Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Pengamat: Jokowi Lebih Siap Hadapi Debat Dibanding Prabowo

Selasa 15 Jan 2019 06:42 WIB

Red: Bayu Hermawan

Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin

Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Jokowi pun dinilai lebih siap menghadapi debat dibandingkan Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPW) Ujang Komarudin menilai Jokowi sebagai calon presiden (capres) pejawat memiliki keuntungan daripada pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno, pada debat perdana kandidat capres dan cawapres, 17 Januari mendatang. Jokowi pun dinilai lebih siap menghadapi debat dibandingkan Prabowo.

"Karena kinerja Jokowi dapat diukur dan dapat dinilai langsung oleh masyarakat," kata Ujang di Jakarta, Senin (15/1).

Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebagai petahana masih tinggi di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi yang akan menjadi tema debat pertama. "Jadi, pada dasarnya Jokowi dan Ma'ruf lebih siap untuk menghadapi debat pertama tersebut dibanding Prabowo dan Sandi," ujarnya.

Jokowi juga menyoroti kasus-kasus HAM Prabowo pada masa lalu yang selalu muncul setiap debat capres, seperti pada debat capres 5 tahun lalu. Pada debat kali ini, Ujang memprediksi hal serupa dan tidak tertutup kemungkinan isunya akan lebih besar daripada debat capres pada tahun 2014.

"Prabowo harus bisa menjawab ini," ucap staf pengajar Ilmu Politik di Universitas Al Azhar ini.

Sementara itu, pengamat politik The Habibie Center Bawono Kumoro mengatakan hal senada bahwa petahana diuntungkan dengan tema debat pertama di bidang hukum. "Ada sejumlah catatan positif selama 4 tahun pemerintahan Jokowi di bidang hukum," ujarnya.

Pertama, lanjut dia, Jokowi telah menerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kedua, Jokowi telah memangkas regulasi panjang dan berbelit.

"Ini merupkan capaian positif pemerintahan saat ini di bidang hukum. Pemangkasan regulasi-regulasi itu mendorong kenaikan peringkat Indoneia di Ease of Doing Business dari peringkat 120-an menjadi peringkat 72," tutur Bawono.

Ketiga, Jokowi juga sudah melakukan pembersihan aparatur pemerintahan melalui tim saber pungli. "Yang paling penting, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi hukum terhadap suatu kasus," ujarnya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA