Jumat, 12 Jumadil Awwal 1440 / 18 Januari 2019

Jumat, 12 Jumadil Awwal 1440 / 18 Januari 2019

Besok, Bawaslu Putuskan Kasus Angkat Jari Anies Baswedan

Kamis 10 Jan 2019 13:14 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendatangi Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1). Anies diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelangggaran saat acara rapat koordinasi nasional Partai Gerindra pada akhir 2018 lalu.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendatangi Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1). Anies diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelangggaran saat acara rapat koordinasi nasional Partai Gerindra pada akhir 2018 lalu.

Foto: Republika/Dian Erika Nugraheny
Jika memenuhi unsur pidana, kasus Anies bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, mengatakan status dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan akan diputuskan pada Jumat (11/1). Jika memenuhi unsur pidana, kasus Anies bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan ke kepolisian.

"Hari ini kami sedang melakukan kajian internal (di Bogor) dan besok kami lakukan pembahasan kedua dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Kemudian status kasus ini akan diputuskan besok," ujar Irvan ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/1).

Dalam pembahasan kedua ini, kata dia, nantinya dapat ditarik kesimpulan apakah kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta itu memenuhi unsur pidana atau tidak.

"Jika tidak memenuhi unsur pidana, maka kasus ini dihentikan. Sebaliknya jika memenuhi unsur pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Sebab ini kan deliknya pidana, " tegas Irvan.

Dia menambahkan, status kasus ini kemudian akan disampaikan kepada Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu RI. Menurut Irvan, ada ancaman sanksi pidana maksimal tiga tahun penjara jika Anies terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Sebelumnya,  pada Senin (7/1), Anies mendatangi kantor Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat. Kedatangan Anies untuk memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Bogor terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Menurut anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, pemeriksaan atas Anies tersebut dalam rangka pelimpahan penanganana kasus tersebut. "Jadi pemeriksaan itu dilakukan  di kantor Bawaslu RI atas permintaan terlapor (Anies Baswedan) karena beliau tentu punya kesibukan dan sebagainya. Kami memfasilitasi tempat karena kesibukan beliau, bisanya memberikan keterangan di sini," ungkap Ratna.

Meski demikian, pihak yang melakukan klarifikasi pada Senin adalah Bawaslu Kabupaten Bogor. Bawaslu menelusuri apakah tindakan Anies termasuk pelanggaran atau bukan pelanggaran.

"Sesuai laporan, kami dalami perbuatan yang dilaporkan karena dianggap menguntungkan/merugikan salah satu paslon karena mengacungkan dua jari pada konferensi nasional. Itu harus dibuktikan  karena pasal 281 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 membolehkan melibatkan gubernur, bupati, dengan dua syarat, yakni cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara," jelas Ratna.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES