Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

Mendagri: Ada Upaya-Upaya Mendelegitimasi Pemilu

Selasa 08 Jan 2019 20:17 WIB

Red: Andri Saubani

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melaporkan dan memberi dukungan secara resmi kepada Bareskrim dalam mengusut berita hoaks mengenai tujuh kontainer kertas suara dan hoaks 31 juta DPT selundupan di kantor Bareskrim Gedung KKP di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melaporkan dan memberi dukungan secara resmi kepada Bareskrim dalam mengusut berita hoaks mengenai tujuh kontainer kertas suara dan hoaks 31 juta DPT selundupan di kantor Bareskrim Gedung KKP di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

Delegitimasi pemilu dilakukan dengan cara melempar tuduhan kepada KPU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada upaya dari pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan delegitimasi pemilu. Caranya, melalui tuduhan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Saya kira yang penting kita jangan mencurigai apalagi memdramatisir apalagi membuat hal-hal seperti kemarin. Cetak kartu saja belum kok sudah tujuh kontainer (surat suara tercoblos)," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1).

Tjahjo menegaskan, bahwa pemilu yang digelar serentak antara pilpres dengan pileg merupakan hajatan partai politik, kecuali DPD yang independen. Namun penyelenggaraannya, kata dia, sesuai UU diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Bawaslu.

"Fungsi kontrolnya DPR dan DKPP. Itu kuasa penuhnya di situ. Harusnya parpol termasuk capres-cawapres termasuk timsesnya harus percaya penuh pada KPU. Jangan apa yang disepakati dirapat beda yang dikatakan di luar," ucapnya.

Tjahjo sendiri yakin, KPU sampai dengan hari ini tidak melakukan penyimpangan apapun dari rel UU yang telah ditetapkan dan yang dijabarkan melalui PKPU. Ia justru melihat ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemilu.

"Sama juga ada 31 juta suara selundupan, lho satu saja enggak mungkin apalagi 31 juta suara. Wong yang menentukan DPT bukan saya, Kemendagri. Itu adalah KPU," ujarnya, menegaskan.

Menurut Tjahjo, dilemparkannya isu dan kabar bohong itu menjadi contoh upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemilu. "Kami sepakat dengan KPU, sekecil apa pun kalau ada berita fitnah apalagi berita-berita yang sifatnya berujar kebencian, berita hoaks itu lapor saja ke kepolisian. Satu kali 24 jam bisa kok langsung didata," katanya.

Ia juga menyarankan kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana di media sosial. "Kalau memang ada pertanyaan, ada keraguan, langsung saja datang, lewat timsesnya atau parpolnya. Jangan mengarang-ngarang, membuat berita yang itu justru merusak," tutur Tjahjo Kumolo.

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA