Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

TKN Jelaskan Alasan Tolak Sosialisasi Visi-Misi oleh Paslon

Rabu 02 Jan 2019 17:30 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Muhammad Hafil

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, saat melakukan konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, saat melakukan konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Foto: Republika/Bayu Adji P
BPN tetap ingin Paslon sosialisasikan visi-misinya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasioal Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) bersikeras jika pemaparan visi misi tidak perlu dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). TKN berpendapat, hal itu nantinya akan membuat penyampaian visi misi di debat kandidat berjalan datar.

"Iya, saya kira gak perlu turun langsung karena kalo paslon turun langsung akan mengurangi sakralitas debat, jadi gak menarik juga," kata Wakil Ketua pemenangan pasangan nomor urut 01 Abdul Kadir Karding di Jakarta, Rabu (2/1).

Menurut Karding, debat kandidat pemimpin merupakan kegiatan yang ditunggu masyarakat luas. Dia mengatakan, kalau sejak awal sudah terlalu sering muncul dalam topik yang sama itu akan membuat debat itu menjadi tidak mebarik lagi.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, dalam pemilu nanti kedua pasangan calon juga diberikan wakti sekitar 12 menit dalan setiap sesi untuk menyampaikan visi misi mereka. Artinya, dia mengatakan, jika dikalikan lima kali debat ada waktu sekitar 60 menit untuk menyampaikan visi dan misi.

"Jadi sekali lagi itu akan mengurangi sakralitas dan momentum debat itu sendiri kalau paslon terlalu banyak waktu dan langsung untuk menyampaikan itu, nanti debat itu datar-datar saja gak menarik," katanya.

Sebelumnya,  Ketua KPU  Arief Budiman mengungkap sosialisasi visi dan misi serta program kerja calon presiden-wakil presiden terancam dibatalkan. Itu jika kubu Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum mencapai kata sepakat terkait konsep penyampaian sosialisasi visi dan misi kandidat digelar pada 9 Januari 2019.

"Pokoknya bagi KPU kalau belum sepakat tidak usah diselenggarakan," ujar Arief di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/12).

Namun diketahui hingga saat ini TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandi belum bersepakat perihal konsep acara. Kubu TKN Jokowi-Ma'ruf menganggap visi misi yang disampaikan cukup dipaparkan oleh tim sukses. Sementara BPN Prabowo-Sandi ingin penyampaian visi misi tidak hanya disampaikan oleh tim sukses, tetapi juga pasangan calon juga menyampaikan dalam acara tersebut.

Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid menyayangkan sikap KPU. Terutama, soal rencana KPU yang hendak meniadakan acara sosialisasi visi dan misi serta program kerja calon presiden-wakil presiden oleh kedua pasangan calon (paslon).

Menurut Hidayat, sikap KPU yang tidak mendorong semua capres maupun cawapres menyampaikan visi dan misi serta program kerja secara langsung dan terbuka tidaklah tepat.

"Kita sayangkan KPU mewacanakan nanti paparan program capres dan cawapres itu bisa digusur dan tidak diselenggarakan, menurut saya ini satu hal yang sangat bermasalah," ujar Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/1).

Menurutnya, seharusnya capres dan cawapres diberi ruang untuk menyampaikan secara terbuka visi dan misi serta program kerja. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui visi dan misi serta program kerja sang capres maupun cawapres tersebut sebelum debat capres dilakukan.

Sehingga saat debat capres berlangsung, maka rakyat sudah memiliki bekal apa yang hendak diperdebatkan pasangan capres dan cawapres.

"Jadi mereka bisa mengukur ini yang diperdebatkan sesuai nggak dengan visi-misi yang disampaikan kepada publik," ujar Hidayat.

Hidayat juga mempersoalkan sikap KPU yang tidak mendorong semua kubu untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja oleh para capres maupun cawapres. Itu karena, acara sosialisasi terancam dibatalkan jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA