Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

KPU: Debat Pertama Capres pada 17 Januari Pukul 19.00 WIB

Rabu 02 Jan 2019 11:20 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Andri Saubani

Capres nomor urut 1 Joko Widodo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama usai Mendeklarasikan Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Ahad (23/9).

Capres nomor urut 1 Joko Widodo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama usai Mendeklarasikan Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Ahad (23/9).

Foto: Antara/Muhammad Adimadja
Debat capres-cawapres akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan debat pertama capres-cawapres Pemilu 2019 akan dimulai pukul 19.00 WIB. Debat tersebut digelar pada pekan ketiga Januari.

"Waktunya sama seperti debat Pilpres 2014 lalu. Di undangan pukul 19.00 WIB," ujar Viryan ketika dikonfirmasi, Rabu (2/1).

Dia melanjutkan, jadwal ini berlaku untuk pelaksanaan debat pertama. Sebagaimana diketahui, debat pertama ini akan digelar pada Kamis, 17 Januari 2019.

"Untuk debat pertama demikian," tambah Viryan.

Sebagaimana diketahui, debat pertama capres-cawapres Pemilu 2019 akan digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, 17 Januari 2019. Debat pertama ini akan mempertemukan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.

Debat tersebut akan mengangkat empat tema, yakni hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Debat rencananya akan dipandu oleh dua moderator, yakni Ira Koesno dan Imam Priyono.

Selain itu, sudah ada tujuh nama yang akan menjadi panelis dalam debat ini. Pertama, Hikmahanto Juwana yang merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia.

Kedua, Bagir Manan yang merupakan ahli hukum tata negara. Bagir dikenal pernah menjabat sebagai Ketua MA (2001-2008) dan Ketua Dewan Pers (2010-2013).

Ketiga, Ahmad Taufan Damanik, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komnas HAM. Keempat, Bvitri Susanti, ahli hukum tata negara, pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Kelima, Adnan Topan Husodo, yang saat ini merupakan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW).  Keenam, Bambang Widjojanto, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK dan Ketua Komite Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Ketujuh, Margarito Kamis yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Sementara itu, satu orang nama panelis hingga saat ini masih dalam proses konfirmasi.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA