Tuesday, 22 Syawwal 1440 / 25 June 2019

Tuesday, 22 Syawwal 1440 / 25 June 2019

BPN: Prabowo-Sandi akan Prioritaskan Anggaran untuk Mitigasi

Selasa 25 Dec 2018 17:14 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ratna Puspita

Dahnil Anzar Simanjuntak

Dahnil Anzar Simanjuntak

Foto: Fernan Rahadi / Republika
Prabowo-Sandi juga akan membangun kesadaran kolektif bahwa Indonesia rawan bencana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pasangan Prabowo-Sandi akan memprioritaskan penganggaran negara pada penyediaan perangkat mitigasi bencana. Menurut Dahnil, tak ada pilihan lain untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi bencana yang ada di Indonesia, kecuali dengan prioritas tersebut.

"Pemerintahan Pak Prabowo dan bang Sandi akan memaksimalkan anggaran untuk alat-alat pendeteksi dan erly warning system terhadap tsunami dan lain-lain," ujar dia kepada Republika.co.id, Selasa (25/12).

Selain itu, lanjut Dahnil, Prabowo-Sandi juga akan fokus pada upaya membangun kesadaran kolektif bahwa Indonesia merupakan negeri dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Karena itu, Prabowo-Sandi akan menciptakan program "Meninggikan Literasi Kebencanaan".

"Artinya masyarakat paham betul dengan mitigasi bencana dan apa tindakan yang harus dilakukan ketika ada bencana. Jadi terbangun sistem dan kesadaran koletif terkait dengan bencana alam yang sering datang," katanya.

Dahnil menjelaskan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17 ribu lebih pulau kecil dan besar, dengan 54.716 KM panjang garis pantai dan juga adalah negara dengan garis pantai terpanjang nomor 2 setelah Kanada. Bahkan, ia mengatakan, Indonesia memiliki 120 lebih gunung vulkanik dengan jutaan rakyat yang hidup di sekitarnya.

"Dengan kondisi geografi seperti itu, Indonesia adalah negara yang rawan dengan berbagai bencana mulai tsunami, gempa bumi, letusan gunung vulkanik, banjir, longsor dan sebagainya," paparnya.

Namun, Dahnil mengatakan, kebijakan negara termasuk selama empat tahun ini tidak pernah memberikan prioritas maksimal pada upaya mitigasi bencana yang maksimal. Dia menilai, Indonesia bermasalah dengan mitigasi, tanggap dan penanganan bencana, sehingga seringkali korban lebih besar. "Padahal bisa diminimalisir, dan penanganan selalu lambat," tukasnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA