Tuesday, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Tuesday, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Sandi Janji tidak akan Jadikan BUMN Alat Kekuasaan

Rabu 12 Dec 2018 22:29 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno disambut poster bertuliskan imbauan larangan hadir di Pasar Kota Pinang, Sumatera Utara, Selasa (11/12).

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno disambut poster bertuliskan imbauan larangan hadir di Pasar Kota Pinang, Sumatera Utara, Selasa (11/12).

Foto: Dok. BPN Prabowo- Sandiaga
Sandiaga Uno menegaskan, BUMN adalah benteng ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah benteng ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia menegaskan, jika dirinya memenangkan Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto dirinya menjamin tidak akan menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai alat kekuasaannya.

"Saya yakin insya Allah kalau Prabowo-Sandiaga mendapat amanah dari Allah SWT kita akan jaga BUMN ini bukan alatnya Prabowo-Sandi," kata Sandiaga dalam diskusi Rabu Biru bertajuk 'Selamatkan BUMN Sebagai Ekonomi Nasional', Jakarta, Rabu (12/12).

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyatakan, seharusnya BUMN menjadi alat kesejahteraan masyarakat bukan justru malah menjadi beban. Menurutnya, hal tersebut karena tidak terlepas dari kepentingan politik yang selama ini mengintervensi BUMN.

"Saya yakin BUMN bisa menjadi alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat jika tidak diintervensi kepentingan politik bisa membangun infrastrukutur yang terprogram, menjaga best practice dan corporate governance baik," kata Sandi.

Selain itu, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku prihatin dengan kondisi BUMN saat ini. Sebagian asil dari BUMN itu menurutnya tidak dinikmati rakyat Indonesia.

"Sekarang ini utang sudah 67 persen dari aset. Sebetulnya kalau BUMN diurus dengan baik, sumber talenta terbaik ya dari BUMN," kata Sudirman.

Ia menambahkan, tata kelola BUMN yang buruk diakibatkan oleh cara mengelola pemerintah yang buruk. Oleh karena itu ia bertekad untuk membenahi BUMN dari segala aspek.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA