Kamis, 9 Safar 1440 / 18 Oktober 2018

Kamis, 9 Safar 1440 / 18 Oktober 2018

Sandi Apresiasi Pemerintah Tunda Kenaikan Harga Premium

Jumat 12 Okt 2018 23:15 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Muhammad Hafil

Petugas mengisi premium ke dalam sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (10/10).

Petugas mengisi premium ke dalam sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (10/10).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Sandi mengingatkan agar kebijakan ini tak membuat BBM langka.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pemerintah memutuskan untuk menunda menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium, Rabu (12/10). Menanggapi hal tersebut, bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, jangan sampai kebijakan ini berdampak akan kelangkaan BBM.

"Saya mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menunda kenaikan premium. Tapi yang perlu juga digaris bawahi adalah pasokan. Jangan sampai pasokan premium ini langka dan harus tetap terjaga," kata Sandiaga usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Yogyakarta, Jumat (12/10).

Ia menuturkan, kenaikan BBM sebenarnya tidak dapat dihindari. Sebab, harga minyak dunia memang tengah mengalami kenaikan.

Untuk itu, Indonesia harus menyesuaikan harga BBM dengan harga minyak dunia. Masyarakat pun, lanjutnya, juga harus bersiap menghadapi kenaikan ini.

"Kebijakan BBM tadi juga kita garis bawahi bahwa karena sudah bisa dipastikan harga BBM akan naik kembali karena dollarnya terus melemah. Dan harga minyak dunia terus dalam tren yang meningkat terus. Kita harus bersiap-siap menghadapi meningkatnya harga BBM," lanjutnya.

Ia juga menekankan agar kebijakan ini tidak dijadikan untuk kepentingan politik. Terlebih, saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan tahun politik menuju Pilpres 2019. Walaupun begitu, ia tetap mengapresiasi kebijakan tersebut.

"Keadaan ekonomi yang kurang baik biasanya mengundang kita untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik. Tapi kalau ada kontestasi seperti election, election itu selalu mengundang kebijaksanaan yang sangat populis. Itu yang sedang kita hindari sekarang," tambahnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA