Sabtu, 15 Sya'ban 1440 / 20 April 2019

Sabtu, 15 Sya'ban 1440 / 20 April 2019

TKN: Pembatalan Kenaikan Premium demi Rakyat Kecil

Kamis 11 Okt 2018 13:35 WIB

Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Ratna Puspita

Petugas mengisi premium ke dalam sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (10/10). Pemerintah memutuskan untuk menunda rencana kenaikan BBM jenis premium sembari menunggu kesiapan dari Pertamina untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Petugas mengisi premium ke dalam sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (10/10). Pemerintah memutuskan untuk menunda rencana kenaikan BBM jenis premium sembari menunggu kesiapan dari Pertamina untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara
Hasto sebut kebijakan energi Pemerintahan Jokowi menunjukkan arah yang tepat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menilai, keputusan Presiden Jokowi tidak menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium merupakan langkah tepat. Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan itu sangat berorientasi pada rakyat kecil.

Menurut dia, premium merupakan jenis BBM yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup orang banyak, khususnya rakyat kecil. Premium berbeda dengan pertamax yang lebih banyak dikonsumsi kalangan menengah.

"Ini kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Pak Jokowi pada kepentingan rakyat kecil," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (11/10).

Hasto menegaskan, pembatalan kenaikan harga premium sejalan dengan watak kepemimpinan Jokowi yang selalu mendengarkan suara rakyat, di tempat yang paling pelosok sekalipun. Ia menilai, tradisi blusukan yang terus dilakukan Jokowi telah membangun kepekaan kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Saat bersamaan, lanjut dia, kebijakan energi Pemerintahan Jokowi menunjukkan arah yang tepat. Itu ditandai dengan peningkatan kedaulatan Indonesia di bidang energi.

Saat ini, Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikrohidro, panas bumi, dan pembangkit tenaga bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, serta kehadiran pembangkit listrik tenaga surya, yang terus diembangkan. “Ditinjau dari kebijakan bauran energi (energy mix), menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi,” kata dia. 

Dengan demikian, Hasto meyakini, kenaikan harga BBM non-subsidi seperti pertamax menjadi Rp 10.400 per liter dari Rp 9.500 per liter adalah langkah tepat. Ditambah, kata dia, pembatalan kenaikan harga premium menunjukkan pentingnya aspek keadilan di dalam pengaturan harga terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Ia mengakui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan premium sebelumnya. Namun, itu tak menjadi soal. Sebab, dinamika dalam penetapan harga BBM adalah hal yang wajar.

“Politik itu dilihat dari keputusan akhir. Keputusan pembatalan harga premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, role-nya memang di Presiden, dan rakyat kecil selalu menjadi orientasi kebijakan politik ekonomi Presiden," kata dia. 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA