Thursday, 25 Safar 1441 / 24 October 2019

Thursday, 25 Safar 1441 / 24 October 2019

KPU: Visi Misi Capres tak Boleh Direvisi Setelah Debat

Selasa 25 Sep 2018 21:18 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Ratna Puspita

Ketua KPU Arief Budiman berbincang bersama Meteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro disela acara penyampaian Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa( 25/9).

Ketua KPU Arief Budiman berbincang bersama Meteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro disela acara penyampaian Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa( 25/9).

Foto: Republika/Prayogi
Debat kandidat capres-cawapres Pemilu 2019 digelar mulai awal 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan para kandidat capres-cawapres tidak boleh memperbaiki visi-misi jika sudah masuk masa debat publik Pemilu 2019. Debat kandidat capres-cawapres Pemilu 2019 digelar mulai awal 2019.

Menurut Arief, jika revisi terhadap visi-misi dilakukan setelah debat selesai maka masyarakat malah justru mendapatkan informasi yang sudah lama dari capres-cawapres. “Penting untuk menginformasikan kepada masyarakat visi dan misi masing-masing capres-cawapres itu apa," jelas Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/4). 

Menurut Arief, masing-masing tim pasangan capres-cawapres sudah menyerahkan visi-misi pada saat pendaftaran sebagai peserta pemilu. KPU mempersilakan pasangan capres-cawapres merevisi visi-misi sebelum debat publik.

Arief menyarakan kandidat untuk paling lambat merevisi visi-misi satu hari sebelum pelaksaan debat. “Jadi masyarakat ketika para calon sedang berdebat itu sudah mendapatkan informasi yang baru,” kata Arief. 

Selain itu, KPU dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta visi-misi kandidat capres-cawapres sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2005-2025. Hal tersebut sebagaimana disosialisasikan oleh Bappenas pada Selasa siang. 

Sebelumnya, Arief mengatakan, debat publik rencananya digelar lima kali. "Jadi pada Januari, Februari, Maret, April atau selama empat bulan akan diselenggarakan debat selama lima kali," ujarnya.

Menurut Arief, debat publik nantinya akan digelar secara berturut-turut. Debat dilaksanakan mendekati dengan hari H pemungutan suara yang jatuh pada 13 April 2019. 

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) sebaiknya menjadi pedoman. Dengan demikian, visi misi ini tidak terlalu jauh bergerak dari apa yang sudah ada di undang-undang serta masih terkait kerangka teknokratis.

“Sehingga, apapun nanti yang akan diusulkan lima tahun ke depan bisa dipenuhi atau bisa dilakukan dalam periode tersebut," kata kepada wartawan di KPU, Selasa.  

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA