Jumat, 19 Ramadhan 1440 / 24 Mei 2019

Jumat, 19 Ramadhan 1440 / 24 Mei 2019

Mendagri Minta Masyarakat Lawan Kampanye yang Memfitnah

Sabtu 22 Sep 2018 08:24 WIB

Red: Ratna Puspita

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Wakapolri Komjen Pol Ari Dono (kanan) dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kiri) usai rapat koordinasi (rakor) pengamanan Pemilu 2019 di Auditorium PTIK, Jakarta, Kamis (13/9).

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Wakapolri Komjen Pol Ari Dono (kanan) dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kiri) usai rapat koordinasi (rakor) pengamanan Pemilu 2019 di Auditorium PTIK, Jakarta, Kamis (13/9).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kampanye bermuatan fitnah harus diperangi agar didapat pemimpin berkualitas.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo minta seluruh lapisan masyarakat untuk melawan kampanye yang sering melakukan fitnah yang dilaksanakan lawan politik. Kampanye bermuatan fitnah harus diperangi agar didapat pemimpin berkualitas.

Menurut dia, kadang-kadang persaingan membuat adanya tindakan memfitnah lawan politik meski itu belum tentu benar. "Jadi itu harus dilawan supaya calon politik yang akan dipilih benar-benar berkualitas, ujar Tjahjo usai melantik penjabat Gubernur Sumsel Hadi Prabowo menggantikan Alex Noerdin Palembang, Jumat (21/9).

Dia mengatakan, seharusnya calon pemimpin beradu program dan bukan memfitnah supaya masyarakat mengetahui visi dan misi pembangunan ke depannya. "Dengan adanya adu program maka pembangunan dan kemajuan bangsa akan semakin baik," ujar dia.

Selain itu, Tjahjo juga meminta masyarakat untuk menghindari politik uang dalam pemilihan legislatif dan presiden mendatang. Dalam kesempatan itu Mendagri juga minta agar Aparatur Sipil Negara netral dalam pemilihan mendatang.

Dia mengatakan, begitu juga dalam kampanye nanti aset negara tidak boleh digunakan karena aset-aset tersebut milik negara, bukan perorangan di pemerintahan. Mendagri juga mengatakan, kepala daerah dalam pemilihan nanti dapat melaksanakan kampanye asal mengajukan izin cuti.

Aturan tersebut perlu dipatuhi agar terpilih pemimpin yang baik. "Jadi siapapun pemimpin terpilih nanti harus dihormati sehingga pembangunan berjalan dengan baik," kata dia.

Mendagri hadir di Palembang karena melantik penjabat Gubernur Sumsel Hadi Prabowo karena Alex Noerdin mengundurkan diri. Alex, yang masa jabatannya habis pada November mendatang, mundur karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA