Sabtu, 20 Ramadhan 1440 / 25 Mei 2019

Sabtu, 20 Ramadhan 1440 / 25 Mei 2019

Respons Fadli Zon dan Raja Juli Soal Ijtima’ Ulama

Senin 17 Sep 2018 16:08 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution, Mimi Kartika/ Red: Ratna Puspita

Ketua Umum GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan usai menandatangani fakta integritas yang dihasilkan Ijtima' Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta pada Ahad (16/9)

Ketua Umum GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan usai menandatangani fakta integritas yang dihasilkan Ijtima' Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta pada Ahad (16/9)

Foto: Republika/Fuji Eka Permana
Fadli: ijtima' berpengaruh untuk Prabowo-Sandi, Raja pertanyakan ulama yang mana?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap dukungan Ijtima’ Ulama II Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama cukup penting dan berpengaruh signifikan terhadap Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, para ulama dalam ijtima’ ulama II merupakan para teladan.

"Saya kira signifikan sangat besar pengaruhnya. Artinya, Pak Wo dan San (Prabowo-Sandi) ini adalah calon presiden wakil presiden yang dipilih oleh ulama bukan sebaliknya," ujar Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, dukungan GNPF Ualam kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lewat Ijtima’ Ulama II merupakan hal wajar. Namun, ia berpendapat, publik juga wajar jika mempertanyakan ijtima’ tersebut. 

“Akan tetapi, tetap ini klaim atas nama ulama. Wajar kalau publik menanyakan, ini ulama yang mana?” kata Raja di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

photo

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. (Republika/Dian Erika Nugraheny)

Ia mengatakan, sebagai contoh pada pertemuan tersebut tidak nampak hadir Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Saiq Aqil Sirajd, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Umum Persatuan Islam Ustaz Aceng Zakaria. Para ketua atau petinggi organisasi keislaman yang berkontribusi lama kepada negara juga tidak hadir.

Karena itu, Raja masih meyakini para ulama yang sudah dikenal masyarakat memiliki kecenderungan untuk mendukung pejawat Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Keyakinan tersebut juag telah diungkapkan oleh Kiai Ma’ruf sendiri dalam beberapa kali kesempatan.

PSI meminta agar kubu Prabowo-Sandiaga tidak memanfaatkan Ijtima Ulama II besutan GNPF sebagai isu agama dalam berkampanye. Isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat jauh lebih demokratis dan beradab. 

Namun, isu-isu tersebut harus disajikan dengan fakta dan data yang ada. “Daripada isu-isu agama yang tidak akan mendewasakan kita,” kata Raja.

Keputusan mendukung Prabowo-Sandiaga Uno diambil Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pada Ijtima’ Ulama II yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Jakarta pada Ahad (16/9). GNPF menerima Sandiaga sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo, setelah pada Ijtima Ulama 1 akhir Juli lalu GNPF mengusulkan Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri.

Hak Habib Rizieq Shihab

Hasil Ijtima’ Ulama II tersebut juga menghasilkan 17 pakta integritas dengan bakal capres Prabowo. Salah satu poin yang ditandatangani Prabowo dan partai koalisinya ialah sepakat menjamin kepulangan memulihkan hak-hak Habib Rizieq Sihab. 

Fadli Zon menegaskan, pakta integritas itu bukan perjanjian politik Prabowo dan Rizieq, tetapi untuk menegakan keadilan. “Itu sebagai jaminan untuk menegakkan hukum dan keadilan hukum karena kan Pak Habib Rizieq itu dikriminalisai dan sudah ada SP3 juga. Saya kira mestinya suda tidak masalah," kata dia. 

photo

Fadli Zon (RepublikaTV)

Menurut wakil ketua DPR itu, Partai Gerindra hanya memberikan jaminan penegakkan hukum karena adanya permainan politik dikasus Rizieq. Ia juga enggan apabila hal itu disebut melakukan intervensi pada kasus Rizieq tersebut. 

Partai Gerindra, kata dia, menegakan hukum terhadap kasus para kriminalisasi ulama. "SP3-nya sudah ada kok. Ya tidak boleh dong orang dikriminalisai dan tidak ada. Semua itu berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sehingga tidak boleh ada orang yang ditekan," kata Fadli.

Sementara menurut Raja, hal itu sebetulnya tak perlu diminta. Sebab, jika Rizieq tidak merasa bersalah tak perlu takut.

Di kubu Jokowi-Ma’ruf, kata Raja, yang hanya bisa dijanjikan kepada masyarakat adalah soal penegakan hukum. Sebab, semua warga negara harus dipandang sama dimata hukum. 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA