Senin, 14 Muharram 1440 / 24 September 2018

Senin, 14 Muharram 1440 / 24 September 2018

Politikus Nasdem: Iklan Jokowi di Bioskop Bukan Kampanye

Kamis 13 September 2018 03:39 WIB

Red: Ratna Puspita

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Intersional Noi Bai di Hanoi, Vietnam, Selasa (11/9).

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Intersional Noi Bai di Hanoi, Vietnam, Selasa (11/9).

Foto: EPA
Capaian keberhasilan itu bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai NasDem menegaskan iklan tentang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop bukan merupakan kampanye. Ia mengatakan iklan di bioskop itu menampilkan hasil dan capaian pembangunan selama Jokowi menjabat.

"Menurut saya iklan itu bagian dari pendidikan bagi warga negara. Karena menampilkan hasil dan capaian pembangunan," kata Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya di Jakarta, Rabu (13/9).

Menurut dia, tidak ada yang dilanggar dalam iklan kinerja pemerintahan Jokowi karena itu menyampaikan keberhasilan pemerintahan Jokowi. Ia menambahkan capaian keberhasilan itu bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat yang sudah memilihnya. 

“Malah aneh kalau ada rakyat merasa itu tidak perlu," kata Willy. 

Ia menilai yang patut disadari bersama bahwa pembangunan dilakukan dengan uang rakyat sehingga wajar pemerintah menyampaikan hasil pembangunan.  "Tujuan agar rakyat mengetahui bahwa uang mereka baik dari pajak atau lainnya memang dipakai untuk pembangunan," katanya.

Segala sesuatu, kata Willy, jangan dipandang dalam konteks politik yang negatif dan sekadar perebutan kekuasaan. Ia menambahkan politik harus dilihat dalam pandangan lebih luas, yaitu manfaat pada publik luas. 

“Tayangan iklan demikian juga baik untuk menjadi pembanding dengan sebaran politik hoaks dan kebencian," katanya. 

Baca Juga: 

Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. “Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai humas pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015, dan Inpres No 9 Tahun 2015," demikian disampaikan Ferdinan dalam keterangan pers, Rabu.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Anggawira menyerahkan penilaian terhadap iklan pemerintahan Jokowi di bioskop kepada masyarakat. Dalam hal ini, ia menambahkan, Presiden Joko Widodo selaku calon presiden pejawat 2019 menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan bernuansa kampanye politik. 

Angga menilai selaku pejawat, Jokowi memang diuntungkan karena bisa tampil di berbagai kesempatan. Termasuk pada Asian games 2018. Namun, ia mengajak Jokowi berkompetisi secara sportif di Pilpres 2019. 

Sebab, dia menekankan masih banyak persoalan-persoalan yang menjadi tantangan cukup besar bangsa, salah satunya, kata dia, bidang ekonomi. "Bidang ekonomi saat ini membutuhkan sebuah energi dan gagasan besar yang tentu gagasan dan program yang ditawarkan bisa dilakukan dengan cara-cara sportif," jkata dia. 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: KPK Luncurkan Bus Antikorupsi

Senin , 24 September 2018, 16:00 WIB