Wednesday, 5 Rabiul Akhir 1440 / 12 December 2018

Wednesday, 5 Rabiul Akhir 1440 / 12 December 2018

Prabowo Sebut PAN dan PKS Legowo tak Dapat Jatah Cawapres

Jumat 10 Aug 2018 05:05 WIB

Red: Nur Aini

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan langsung nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai cawapresnya di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/8).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan langsung nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai cawapresnya di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/8).

Foto: Febrianto Adi Saputro/Republika
Prabowo akhirnya memilih Sandiaga Uno untuk maju Pilpres 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada PAN dan PKS yang sudah legowo tidak mendapatkan posisi bakal calon wakil presiden. Sebelumnya, nama kader dari kedua parpol itu mendapatkan rekomendasi dari berbagai kalangan.

"Terima kasih kepada berbagai kalangan terutama ulama, GNPF Ulama, dan PKS serta PAN yang legowo tidak menduduki jabatan apapun dalam pencalonan capres-cawapres," kata Prabowo dalam konferensi pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis malam (9/8).

Dia mengatakan, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljuri telah direkomendasi oleh ijtima ulama sebagai cawapres. Namun, ia mengaku yang bersangkutan ikhlas dan tidak memaksakan diri sehingga menyerahkan kepada orang lain.

Prabowo juga memberikan apresiasi kepada PAN yang awalnya menghendaki ketua umumnya, yaitu Zulkifli Hasan sebagai cawapres. Namun akhirnya ikhlas dan bisa menerima keputusan yang diambil secara bersama-sama.

"PAN pun 'legowo', mereka memikirkan kepentingan rakyat dan umat di atas kepentingan pribadi," ujarnya.

Prabowo mengatakan proses memutuskan nama cawapres yang mendampinginya tidak mudah dan sangat melelahkan. Oleh karena itu, dalam prosesnya dirinya terus berunding dengan PAN, PKS dan Partai Demokrat.

Menurut dia, membangun suatu koalisi memang tidak mudah karena banyak yang harus dipertemukan sehingga pada akhirnya dibentuk koalisi secara de facto.

"Kita sudah dari awal telah membentuk koalisi de facto tidak hanya kemarin, bermula dari tanggung jawab bersama sejak kita menghadapi berbagai masalah pelik dan rawan terutama pilkada 2017 yang lalu," ujarnya.

Sebelum koalisi tiga parpol itu terjalin, dia pun berkomunikasi dengan Puan Maharani dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu, menurut dia, dalam rangka berusaha membangun suatu koalisi yang besar untuk memberi solusi kepada kesulitan rakyat Indonesia dan bangsa.

Meski demikian, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief mengatakan Partai Demokrat menolak pencalonan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Sikap tersebut diambil pasca-pertemuan antara Demokrat dengan Prabowo-Sandi di kediaman SBY Kamis malam.

Penolakan tersebut diputuskan karena Demokrat menganggap Partai Gerindra melanggar kode etik koalisi. Partai Demokrat masih belum menerima alasan Prabowo menolak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan wakilnya.

"Sikap Partai Demokrat sampai pukul 22.30 Kamis malam adalah menolak pencawapresan Sandi Uno. Karena melanggar etik koalisi berasal dari Partai Gerindra dan Capres Prabowo. Kita juga belum menerima alasan Prabowo tidak menunjuk AHY karena PAN dan PKS menolak," ujar Andi Arief, Jumat (10/8).

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Mengenang Tragedi Rawagede Karawang

Selasa , 11 Dec 2018, 23:21 WIB