Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

LIPI: Politisasi Isu SARA Masih akan Pengaruhi Pemilu 2019

Selasa 07 Aug 2018 17:48 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah / Red: Andri Saubani

[ilustrasi] Ketua KPU Arief Budiman meninjau hari pertama pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (4/8).

[ilustrasi] Ketua KPU Arief Budiman meninjau hari pertama pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (4/8).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
LIPI baru merilis hasil survei terkait Pemilu 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Peneliti Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) mengatakan, politisasi SARA dan identitas memiliki potensi besar menghambat Pemilu 2019 mendatang. Hal ini berdasarkan 'Hasil Survei Ahli 2018' dengan responden 145 orang terdiri dari ahli politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam di 11 provinsi di Indonesia.

"23,6 persen dari para ahli berpendapat salah satu hal yang akan mempengaruhi demokrasi di Indonesia adalah politisasi SARA dan identitas," kata kordinator survei ahli LIPI Esty Ekawati, saat paparan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/8).

Berdasarkan survei yang dilakukan, ada beberapa hal yang menurut para ahli bisa menghambat proses demokrasi di Indonesia. Selain yang pertama adalah politisasi SARA dan identitas, ada pula konflik horizontal antarpendukung pasangan calon sebesar 12,3 persen, dan gangguan keamanan 10,4 persen.

Esty menambahkan, kondisi sosial budaya masyarakat selama lima tahun terakhir dinilai 55,2 persen dari para ahli masih buruk. Hal ini disebabkan karena adanya politisasi SARA, diskriminasi, konflik sosial, romantisme politik, serta konflik antarelite politik.

Baca juga:

Sementara itu, menurut peneliti LIPI, Syarif Hidayat mengatakan, politisasi SARA dan identitas sebenarnya tidak terjadi di masyarakat akar rumput. Sebenarnya, politisasi SARA dimanipulasi oleh elite politik sehingga masyarakat terbawa.

"Lah mengapa itu (politisasi SARA) terjadi? Sementara fakta menunjukkan dia tidak terjadi di akar rumput. Berarti ada kemungkinan ini dimanipulasi oleh elite-elite politk. Persoalan isu SARA tidak terjadi di masyarakat tapi di elite politik," kata dia.

Hal ini, menurut Syarif, adalah hal yang berbahaya dan harus diatasi. Oleh karena itu, solusi seharusnya lebih diarahkan kepada para elite.

"Lebih difokuskan pada mengelola dan mengawasi perilaku elite. Bagaimana mengendalikan perilaku elite ini menjadi penting karena mereka yang memanipulasi isu SARA," kata Syarif.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA