Saturday, 8 Zulqaidah 1439 / 21 July 2018

Saturday, 8 Zulqaidah 1439 / 21 July 2018

Politikus Golkar: Kami Berikan Segalanya untuk Pemerintah

Kamis 12 July 2018 19:27 WIB

Red: Ratna Puspita

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar Dave Laksono

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar Dave Laksono

Foto: ROL/Havid Al Vizki
Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartanto layak dipilih sebagai pendampingi Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Dave Laksono mengatakan partai berlambang beringin itu terdepan dalam memastikan program pemerintah mendapatkan anggaran dan terlaksana dengan baik. Karena itu, ia mengatakan, sudah selayaknya Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartanto dipilih sebagai pendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kami sudah memberikan segala-galanya yang kami miliki untuk pemerintah. Ini sudah selayaknya Pak Airlangga dicalonkan sebagai wakil presiden Pak Jokowi," ujar Dave Laksono di Jakarta, Kamis (12/7).

Dave mengatakan Golkar masih kukuh mengajukan Airlangga menjadi bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi). Dave menegaskan dalam Partai Golkar semua satu suara mengajukan Airlangga sebagai bakal cawapres dari Golkar.

Dave menyebut Golkar juga merupakan partai yang religius dan nasionalis. Pernyataan itu menanggapi hasil survei sejumlah lembaga yang mengusulkan sosok nasionalis sebaiknya berpasangan dengan sosok religius, seperti ulama, santri, atau yang dekat dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan.

"Golkar ini kan juga religius dan nasionalis, jauh sebelum Partai Demokrat mengatakan dirinya nasionalis religius, Golkar sudah mempraktikkan hal tersebut," ucap Dave.

Ia mencontohkan dalam penentuan calon legislatif atau kepala daerah, Golkar mempertimbangkan sosok religius dan nasionalis dalam kebijakan- kebijakan Golkar. Apabila ke depan pilihan Jokowi tidak pada Airlangga, Golkar tetap merapat, tetapi akan meminta penjelasan atas keputusan yang diambil Jokowi.

"Harus dibicarakan lagi parpol duduk dengan Jokowi untuk mendapatkan penjelasan tegas mengapa Presiden mengambil keputusan itu," ucap dia.

Ia yakin suatu kebijakan tidak diambil tergesa-gesa dan semena-mena tanpa melalui proses. Sehingga, apabila penjelasan yang diberikan memang jelas semua partai harus legawa

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA