Thursday, 18 Ramadhan 1440 / 23 May 2019

Thursday, 18 Ramadhan 1440 / 23 May 2019

PKS Bantah Telah Bahas Jatah Menteri dengan Gerindra dan PAN

Selasa 10 Jul 2018 05:30 WIB

Red: Bayu Hermawan

Presiden PKS, Sohibul Iman.

Presiden PKS, Sohibul Iman.

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Presiden PKS menegaskan tidak ada pembahasan soal struktur kabinet 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah pernyataan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sandiaga Uno terkait adanya pembahasan mengenai struktur Kabinet 2019 oleh tiga partai oposisi pemerintah. PKS menilai pernyataan Sandiaga bersifat pribadi.

"Ini saya tegaskan, tidak betul bahwa PKS sudah berbicara pembagian kekuasaan," ujar Presiden PKS Sohibul Iman di Jakarta, Senin (9/7).

Ia berpendapat penyataan Sandiaga terkait pembahasan struktur Kabinet 2019 antara PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra tidak tepat, karena koalisi partai oposisi saat ini belum terbentuk dan dinilai masih "cair". "Lah, itu tradisi apa?  Koalisinya saja belum jelas, masa kabinetnya sudah ada?," kata Sohibul.

Ia menduga pernyataan yang dilontarkan Sandiaga tentang adanya pembicaraan susunan Kabinet 2019, merupakan pendapat pribadi pria yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. "Mungkin Pak Sandi sudah 'corat-coret' sendiri, tapi belum dibicarakan dengan PKS. Tapi saya tegaskan tidak ada bagi-bagi kekuasaan," terang Sohibul.

Baca juga: Sandi: Ada Pembicaraan Soal Menteri dengan Parpol Koalisi

Sebelumnya Ketua Tim Pemenangan Partai Gerindra Sandiaga Uno mengakui, ada pembicaraan terkait posisi menteri dengan partai koalisi. Partai koalisi yang dimaksud Sandi adalah Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Sudah (dibicarakan), PKS dan PAN. Tapi siapanya (cawapres) belum. Tapi pembagian (menteri) sudah dibicarakan," kata dia di Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad (8/7).

Namun, Sandi mengaku pembicaraan tersebut dalam kadar yang normatif. Pembicaraan itu, menurutnya, lebih diarahkan ke platform. Ia menyebut, pembagian menteri terkait paltform ekonomi yang diangkat yakni ekonomi kerakyatan.

"Sudah dibicarakan tapi masih dalam tatanan yang sangat umum. Kita sepakat orang terbaik yang akan didorong. Dan saya bilang, kita bicarakan dulu platformnya," ujar dia.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA