Wednesday, 5 Zulqaidah 1439 / 18 July 2018

Wednesday, 5 Zulqaidah 1439 / 18 July 2018

Seperti SBY, PAN Juga Keluhkan Soal Netralitas TNI dan Polri

Senin 25 June 2018 17:10 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto

Foto: Republika/ Wihdan
Ketua DPP PAN menilai ketidaknetralan oknum TNI/ Polri terjadi di sejumlah daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya sejumlah oknum TNI, Polri dan BIN yang tidak netral dalam Pilkada serentak sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang  (SBY) juga dirasakan oleh PAN. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengakui, ketidaknetralan oknum aparat tersebut memang terjadi di sejumlah daerah.

"Betul, ya ada memang kita merasakan itu juga, ada beberapa tempat yang kita punya calon, kemudian ada calon tertentu yang diendorse oleh penguasa atau oleh polisi dan TNI ya ada, saya kira usaha untuk menang ke arah sana ada," ujar Yandri saat ditemui di Rumah Dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6).

Karena itu, Yandri tidak sepakat jika pernyataan SBY tersebut dianggap pernyataan sembarang. Ia juga meyakini, Presiden keenam RI tersebut memiliki data yang akurat terkait oknum aparat yang dianggap tidak netral tersebut.

"Saya kira mungkin Pak SBY tidak sembarang pernyataan itu keluar, Pak SBY kan presiden dua periode, seorang jenderal hebat, pasti punya data akurat," ujar Yandri.

Baca juga: SBY: Harapan Saya BIN, Polri dan TNI Netral di Pilkada

Atas sinyal ketidaknetralan tersebut, Yandri mengimbau TNI Polri betul-betul tidak melibatkan secata langsung maupun tidak langsung di Pilkada. Begitu juga terhadap para aparatur sipil negara (ASN) yang juga harus menjaga netralitasnya di Pilkada. Karena hal itu akan merusak dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap para aparat.

"Jadi sekali lagi kita ingatkan karena lusa pencoblosan, dan hari ini hari tenang, kemudian kalau ada pihak ASN, polisi, ASN, yang tidak dibenarkan UU untuk terlibat aktif, saya kira memang harus menghentikan perilaku seperti itu karena akan mencederai mutu demokrasi kita," kata Anggota DPR RI tersebut.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES