Selasa, 5 Rabiul Awwal 1440 / 13 November 2018

Selasa, 5 Rabiul Awwal 1440 / 13 November 2018

Pengamat: SBY Seharusnya Lapor Bawaslu

Senin 25 Jun 2018 02:11 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangkaian “SBY Tour De Jabar

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangkaian “SBY Tour De Jabar".

Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
SBY disarankan tidak hanya membangun opini ketidaknetralan aparat penegak hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  terkait adanya ketidaknetralan aparat penegak hukum BIN, TNI, Polri ditanggapi berbagai pihak. Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai jika ada bukti yang valid, seharusnya SBY laporkan pada Bawaslu dan polisi.

"Kan enak kalau sudah lapor ke polisi dan Bawaslu. Jadi ngencengin isu netralitas aparat dalam pilkada jadi sahih, bukan semata bangunan opini SBY," kata Adi saat dihubungi Republika, Ahad (24/6).

Adi menambahkan, pentingnya melaporkan dugaan keterlibatan aparat dalam pilkada  agar tak ada kesan ketua umum Partai Demokrat tersebut sedang membangun opini serta playing victim. Menurutnya, SBY kini telah identik dengan sosok yang suka bangun opini, kerap curhat, dan merasa dizalimi

Direktur Eksekutif Parameter Politik tersebut mengimbau seharusnya memang BIN, TNI, dan Polri netral dalam pilkada. Ia menuturukan, aparat cukup jadi pihak yang mengamankan.

"Sebab itu, parpol peserta pilkada tak boleh menggunakan aparat negara sebagai instrumen kemenangan. Itu enggak sehat bagi demokrasi kita. Kalau aparat ikut terlibat dukung paslon, demokrasi kita sudah kembali ke orba," ujarnya.

Sementara, hal serupa juga diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Padjajaran Idil Akbar. Menurutnya, pernyataan SBY tidak perlu disampaikan ke publik.

"Kalau beliau punya data mengenai itu ya silakan saja disampaikan ke pemerintah, kan itu lebih baik, lebih elegan," ucapnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar SBY di Bogor, Sabtu (23/6), SBY mengingatkan  agar pemerintah, BIN, Polri dan TNI untuk tetap netral dalam Pilkada 2018. SBY pun siap diciduk terkait pernyataan yang menduga adanya aparat yang tidak netral dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

"Kalau pernyataan saya membuat BIN, Polri, TNI merasa tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan. Mengapa saya sampaikan agar BIN, Polri dan TNI netral? Ada dasarnya, ada kejadiannya di Pilkada Jakarta, baru sekarang saya bicara. Selama kampanye, bu Silviana rutin dipanggil pihak kepolisian. Suaminya juga, bayangkan," paparnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA