Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

Pemerintah Minta Masyarakat Jaga Kelancaran Pemungutan Suara

Jumat 22 June 2018 14:50 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Muhammad Hafil

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Tidak ada lagi persoalan anggaran untuk pilkada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, meminta masyarakat untuk ikut menjaga kelancaran pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak 2018. Hari pemungutan suara pilkada jatuh pada Rabu (27/6) pekan depan.

"Kami mohon kepada masayarakat, pilkada bukan hanya milik pemerintah dan aparat keamanan tapi merupakan milih bangsa indonesia dalam praktek negara demokrasi. Dengan demikian tugas untuk mensukseskan pemilu bukan hanya pemerintah, TNI, Polri, KPU dan Bawaslu, tapi juga tugas seluruh masyarakat Indonesia," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (22/6).

Karena itu, lanjut dia, tanpa ada dukungan masyarakat yang kuat tidak mungkin bisa berhasil menjalankan pilkada yang aman jujur, adil dan bermartabat. "Kami mengharapkan agar seluruh komponen bangsa bersama sama membantu menghormati proses ini agar pilkada dapat kita laksanakan dengan aman, tertib, sukses dan bermatabat," tambah Wiranto.

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara pilkada serentak 2018 jatuh pada Rabu (27/6) pekan depan. Sebanyak 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten akan menggelar pemungutan suara pada Rabu.

Sebelumnya,  Wiranto, melakukan evaluasi terakhir jelang pemungutan suara pilkada serentak 2018. Wiranto mengungkapkan masih ada kendala pada logistik dan anggaran pelaksanaan pilkada.

"Dalam rapat ini kita melakukan cek terakhir dari berbagai rapat yang sudah kita lakukan, dan karena tinggal lima hari lagi tentu diperlukan cek terakhir. Dari hasil rapat yang telah dilakukan untuk masalah penyelenggaraaan, kita bicara penyaluran anggaran pilkada memang ada beberapa yang anggarannya belum sampai, tetapi nanti pada saat (pelaksanaan) pemilihan seluruh anggaran sudah dapat sampai kepada penyelenggara," ujar Wiranto.

Dengan demikian, dia menegaskan tidak ada lagi persoalan anggaran untuk pilkada. Selanjutnya, terkait distribusi logistik, juga masih ada daerah-daerah yang mengalami kendala dalam penyalurannya.

Kendala itu seperti surat suara rusak, kotak suara rusak, dan sebagainya. "Tapi sudah dilakukan  produksi ulang dengan d cepat, saya sudah menghitung bahwa pada saatnya nanti logistik sudah akan samapai ke alamat (daerah masing-masing) jadi tidak akan menganggu (pelaksanaan pemungutan suara)," tutur dia.

Wiranto juga menyinggung soal persiapan tim IT di daerah penyelenggara pilkada hingga tim IT di pusat. Menurut dia, persiapan tim IT sudah cukup baik untuk mengcover pelaksanaan penghitungan suara hasil pilkada nanti.

"Selanjutnya, kami tadi juga menegaskan sial netralitas ASN, termasuk masalah keberpihakan itu juga kami singgung.  Kami jamin bahwa pada saat nanti tidak akan ada keberpihakan dari pihak-pihak tertentu yang memang harus netral pada keadaan itu," tegas Wiranto.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES