Sabtu, 8 Zulqaidah 1439 / 21 Juli 2018

Sabtu, 8 Zulqaidah 1439 / 21 Juli 2018

Wawancara Pj Gubernur Jabar, M Iriawan: Saya akan Netral

Kamis 21 Juni 2018 17:10 WIB

Red: Budi Raharjo

Pj Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Iriawan

Pj Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Iriawan

Foto: Republika/Edi Yusuf
Saya akan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Polemik masih mewarnai pengangkatan Komjen (Pol) M Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat (Jabar). Di sela-sela kunjungan ke Pos Pengamanan Lalu Lintas Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin, Iriawan menjawab sejumlah pertanyaan terkait polemik penunjukannya. Berikut petikan wawancara kepada wartawan dari sejumlah media nasional dan daerah.

Salah satu lembaga bantuan hukum berencana menggugat Keputusan Presiden Nomor 106/P/2018 yang menjadi dasar hukum pengangkatan Anda sebagai penjabat gubernur Jabar. Tanggapan Anda?

Kalau aturan tidak pas menurut hukum, silakan. Saya tidak banyak bicara tentang itu. Saya hanya melaksanakan tugas. Saya akan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. Seperti sekarang, saya ke mana-mana. Besok (hari ini) saya akan melihat ke Kertajati (Ban dara Udara Internasional Kertajati). Saya tetap jalan.

Artinya, tidak mungkin lembaga besar dalam negeri menaruh saya di sini. Tidak mungkin regulasinya (bermasalah). Beliau-beliau ini sudah mempertimbangkan dengan baik dan tidak mungkin mengambil keputusan tidak pas. Tidak mungkin ada.

Masa dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) akan menyerahkan Keppres kemudian akan membuat Presiden (Presiden Joko Widodo) salah? Bicara saya adalah menyelesaikan pekerjaan dan program yang dibuat oleh pejabat lama.

Penunjukan Anda juga dinilai melanggar Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian?

 

Saya tidak bicara tentang regulasi. Kemendagri tentu sudah memperhitungkan. Jadi saya hanya disiapkan bahwa saya ditugaskan sebagai penjabat. Mohon laksanakan. Tentu regulasinya sudah dikaji jauh-jauh hari.

Banyak pihak mencurigai netralitas Anda jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 Juni 2018. Apalagi, salah satu calon wakil gubernur merupakan mantan perwira Polri, institusi Anda?

Saya sampaikan, salah satu tugas saya di sini, yaitu mengawasi ASN (Aparatur Sipil Negara) agar netral. Saya akan tindak anak buah saya kalau tidak netral. Saya memerintahkan untuk netral. Kalau saya sendiri tidak netral kan lucu! Tolong dijelaskan, tidak netral saya di mana? Saya ke sini sudah jalan semua, kampanye sudah selesai dan debat. Tolong disampaikan. Jadi kalau menuduh orang berdasarlah.

Dan secara psikologi, saya ini orang Jabar. Putra daerah. Kira-kira saya mau enggak mengorbankan nama baik saya? Ya enggak mungkinlah. Kemarin (Senin, 18 Juni 2018) saya disumpah dengan Alquran di sebelah kanan saya. Kayaknya enggak mendasar. Jadi, percaya sama saya. Saya akan netral.

Sejumlah fraksi di DPR pun mewacanakan hak angket terkait pelantikan Anda sebagai penjabat gubernur Jabar. Tanggapan Anda?

 

Saya tidak di domain itu. Buat saya, saya tetap bekerja. Mari kita tunjukkan untuk Jawa Barat tercinta ini. Saya akan pertaruhkan nama baik dan jabatan saya.

Bagaimana dengan persiapan pilkada Serentak di Jabar?

Tadi malam (Selasa, 19 Juni 2018) saya rapat dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Saya ingin memastikan kesiapan KPU di seluruh wilayah. Ada 16 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada dan satu pilkada di tingkat provinsi.

Saya minta logistik, hak-hak politik, semuanya supaya di akomodasi. Karena parameter keberhasilan adalah gimana masyarakat bisa menyerukan hak suaranya di TPS (tempat pemungutan suara). Kemudian saya koordinasi dengan aparat setempat agar menjaga kelancaran.

Kesiapan logistik benar sudah tidak ada masalah?

Insya Allah aman. Kemarin laporan dari KPU provinsi dan kabupaten/kota. n ed: muhammad iqbal

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA