Wednesday, 5 Zulqaidah 1439 / 18 July 2018

Wednesday, 5 Zulqaidah 1439 / 18 July 2018

Polri Yakin Pj Gubernur Iriawan Netral dalam Bertugas

Kamis 21 June 2018 01:36 WIB

Rep: Sylvi Dian Setiawan/ Red: Muhammad Hafil

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Iriawan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Iriawan.

Foto: Republika/Edi Yusuf
Penunjukan Iriawan dinilai sesuai dengan undang-undang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yakin bahwa Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan akan menjalankan tugasnya secara profesional dan bersikap netral. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Komisaris Besar Polisi Syahar Diantono, menyusul pro kontra terkait penunjukan Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

"Yang jelas Polri yakin bahwa beliau akan profesional dan netral sesuai dengan peradaban beliau selama di Polri. Dan sekarang beliau sudah di Lemhannas. Insya Allah beliau bisa melaksanakan amanah dengan baik, netral," kata Syahar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/6).

Penunjukan Iriawan, lanjutnya, telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia pun menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berwenang atas hal tersebut.

Sebab, Polri hanya melaksanakan perintah. Saat ini pun, Iriawan sudah berpindah tugas di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

"Beliau sudah di Lemhannas dan itu kewenangan dari pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Jadi sudah di luar Polri. Pasti kita yakin itu sudah sesuai dengan undang-undang," katanya.

Sementara, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Nasdem, Luthfi Andi Mutty, menilai Mendagri Tjahjo Kumolo,  tengah melakukan upaya penyelundupan hukum dengan melantik M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

"UU ASN menyebutkan, jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK," kata dia.

Luthfi menjelaskan, prajurit TNI atau anggota Polri pada dasarnya bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi madya. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 204 ayat 2 UU ASN, jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

"Konyolnya lagi, sudah menabrak berbagai UU, Mendagri juga melakukan tindakan yang dapat dinilai sebagai penyelundupan hukum lewat Permendagri Nomor 1/2018 (tentang cuti di luar tanggungan negara)," ujarnya.

Ia menuturkan, dalam pasal 4 ayat 2 Permendagri tersebut diatur bahwa pj gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintahan pusat atau provinsi. Luthfi menilai istilah 'setingkat' bertentangan dengan UU ASN karena regulasi itu tidak menyebutkan hal itu.

"Maka benarlah kata pepatah, segenggam kekuasaan lebih berharga dari sekeranjang aturan," tuturnya.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES