Selasa, 12 Rabiul Awwal 1440 / 20 November 2018

Selasa, 12 Rabiul Awwal 1440 / 20 November 2018

Survei: Pendukung dan Penolak #2019GantiPresiden Seimbang

Kamis 24 Mei 2018 18:54 WIB

Red: Andri Saubani

Buku manual relawan #2019GantiPresiden yang dibagikan pada deklarasi akbar relawan nasional #2019GantiPresiden di dekat Monas, Jakarta Pusat, Ahad (6/5).

Buku manual relawan #2019GantiPresiden yang dibagikan pada deklarasi akbar relawan nasional #2019GantiPresiden di dekat Monas, Jakarta Pusat, Ahad (6/5).

Foto: Republika/Ronggo Astungkoro
Survei dirilis oleh lembaga Roda Tiga Konsultan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei lembaga Roda Tiga Konsultan (RTK) menunjukkan masyarakat yang setuju dan tidak setuju atas Gerakan Ganti Presiden RI 2019 memiliki jumlah yang cenderung seimbang. Belakangan muncul tagar #2019GantiPresiden yang viral di media sosial.

"Dari hasil survei, jumlah pemilih yang setuju gerakan ganti Presiden 2019 sebesar 38,3 persen, sedangkan yang tidak setuju 36,8 persen dan yang tidak menjawab sebesar 25 persen," ujar Direktur Riset Roda Tiga Konsultan Rikola Fedri dalam acara pemaparan hasil survei bertema "Isu-Isu Pemerintahan, Kinerja Presiden dan Gerakan Ganti Presiden 2019", di Jakarta, Kamis (24/5).

Fedri mengatakan, dengan fakta tersebut maka peluang Presiden Jokowi untuk menang dalam Pilpres 2019 masih 50:50. Menurut dia, keunggulan Jokowi bergantung pada kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan utama yang dialami bangsa.

Berdasarkan hasil survei, lima permasalahan utama yang dihadapi bangsa, yaitu permasalahan ekonomi, korupsi/KKN, sulit mencari lapangan kerja, harga sembako tinggi serta kesejahteraan masyarakat kecil serta termasuk ancaman keamanan (terorisme) yang menjadi perhatian belakangan ini. Hadir sebagai penanggap hasil survei, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari, yang mengatakan isu ganti Presiden pada akhirnya akan menjadi sebuah kampanye.

Dia menekankan isu itu apabila dikapitalisasi maka dapat mengubah persepsi publik. "Ini pada akhirnya bagian dari membentuk persepsi. Pak Jokowi banyak kerja tapi kurang dikabarkan, sehingga yang menang adalah persepsi yang dibangun," ujar Eva.

Eva mengatakan, isu itu memang bukan sebuah pelanggaran dalam era demokrasi seperti sekarang ini, namun dari sisi etika isu semacam itu patut dipertanyakan. Eva mengatakan isu itu kencang tersiar di media sosial, hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna isu tersebut adalah orang-orang yang melek internet.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES