Sunday, 8 Zulhijjah 1439 / 19 August 2018

Sunday, 8 Zulhijjah 1439 / 19 August 2018

Jokowi-Prabowo Diprediksi Rematch, Cawapres akan Menentukan

Ahad 22 April 2018 19:36 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Anggota DPR dari Partai Demokrat HE Herman Khaeron menyampaikan pandangannya bersama Peneliti Lembaga Survey Indonesia Ikramah Khaeron (tengah) dan Peneliti Suropati Syndicate Ilham Akbar (kiri) saat Dialog dengan tema

Anggota DPR dari Partai Demokrat HE Herman Khaeron menyampaikan pandangannya bersama Peneliti Lembaga Survey Indonesia Ikramah Khaeron (tengah) dan Peneliti Suropati Syndicate Ilham Akbar (kiri) saat Dialog dengan tema

Foto: Republika/Prayogi
Bakal cawapres harus bisa meningkatkan elektabilitas Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Siapa bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipilih bakal calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi teka-teki. Meskipun elektabilitas Jokowi cukup tinggi, hal tersebut dinilai masih belum dikatakan aman.

Peneliti Suropati Syndicate, Ilham Akbar Mustafa mengatakan hal tersebut berbeda dengan elektabilitas Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2009 lalu yang mencapai 60 persen. "Posisi wapres ini harus menyumbang perolehan elektoral, sejauh mana elektabilitas pasangan wapres ini bisa berkontribusi secara positif terhadap elektabilitas Jokowi," katanya di Kantor Suropati Syndicate, Menteng, Jakarta Pusat. Ahad (22/4).

Selain itu peneliti Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Ikrama Masloman menilai, alasan posisi wakil presiden begitu diperebutkan hal itu dikarenakan selisih antara elektabilitas Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terlihat cukup besar. Terlebih lagi, Koalisi Indonesia Hebat kini ditambah Partai Golkar dan PPP.

"Apalagi banyak yang menduga ini akan rematch antara Joko Widodo dan Prabowo, sembari ada kelompok lain menggagas poros ketiga," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, hingga saat ini Partai Demokrat belum mengambil keputusan kemana Partai Demokrat akan berlabuh. Ia mengatakan perjalanan politik yang terjadi saat ini masih sangat cair.

"Melihat kecairan dan dinamika politik yang berkembang, belum bisa mengambil kesimpulan apakah nanti Demokrat ada di Jokowi atau Prabowo atau Demokrat membangun koalisi baru, tentu itu tergantung situasi politik ini karena 20 persen PT (Presidential Treshold) harus menjadi prasayarat mutlak bagi siapapun," ujar Herman.

Herman menilai kalau seseorang elektoranya tinggi tapi tidak memiliki kendaraan untuk maju dengan batasn 20 persen PT tentu tidak bisa. Wakil Ketua Komisi VII tersebut mengatakan, bagi Partai Demokrat pertimbangan tersebut akan diputuskan di majelis tinggi yang diketuai pak SBY.

"Kapan itu dilaksanakan, tentu juga tergantung dinamika dan situasi politik ini, tidak akan terlalu mundur, tidak akan terburu-buru," ucapnya.

Namun, yang pasti Herman mengatakan dengan siapapun dipasangkan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma), Agus Harimurti Yudhoyono akan merasa cocok.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Surga Dunia Raja Ampat

Ahad , 19 August 2018, 07:00 WIB