Monday, 10 Zulqaidah 1439 / 23 July 2018

Monday, 10 Zulqaidah 1439 / 23 July 2018

KPU Bidik Partisipasi Pemilih Luar Negeri Capai 50 Persen

Selasa 17 April 2018 19:32 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Andri Saubani

Kotak suara Pilpres 2014 (ilustrasi)

Kotak suara Pilpres 2014 (ilustrasi)

Foto: Republika/Agung Supriyanto
Pada Pemilu 2014, angka partisipasi pemilih di luar negeri masih rendah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pokja Pemilu Luar Negeri KPU, Wajid Fauzi, mengatakan, pihaknya menargetkan partisipasi pemilih di luar negeri bisa mencapai 50 persen pada Pemilu 2019. KPU pun memberikan fasilitas jemput bola bagi pemilih luar negeri yang sedang bermukim di negara-negara konflik.

"Melihat pemilu 2014 lalu, partisipasi pemilih negeri masih relatif rendah. Kami berharap paling tidak ada peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019. Target kami, capaian partisipasi pemilih bisa mencapai 50 persen," ujar Wajid kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/4).

Dia menjelaskan, partisipasi WNI yang tinggal di luar negeri dalam Pemilu 2014 lalu hanya berkisar antara 33 persen - 35 persen. Karena itu, pihaknya saat ini gencar meningkatkan partisipasi pemilih luar negeri.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU adalah menggelar gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) serentak data pemilih Pemilu 2019 di dalam dan luar negeri. Gerakan coklit serentak dimulai pada Selasa dan digelar hingga 17 Mei 2018 mendatang.

Wajid mengungkapkan, coklit serentak di luar negeri dilaksanakan di 130 kantor perwakilan Indonesia yang ada luar negeri. Objek coklit adalah daftar penduduk pemilih potensial pemilu luar negeri (DP4LN) sebanyak 2.049.708 pemilih. Data ini dicocokkan dengan data pemilih tetap luar negeri (DPTLN) Pemilu 2014 yang tercatat sebanyak 2.038.711 pemilih.

Adapun, kegiatan coklit serentak di luar negeri ini dilaksanakan oleh 1.200 panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Jumlah ini terdiri dari 598 pantarlih di TPS, 463 pantarlih untuk Kotak Suara Keliling (KSK), dan 139 pantarlih untuk pos.

Selain itu, Wajid pun mengatakan, pemerintah akan memberikan kemudahan bagi pemilih Pemilu 2019 yang saat ini bermukim di sejumlah negara yang berkonflik. Pemerintah akan memfasilitasi pemungutan suara para WNI tersebut dengan metode kotak suara keliling (KSK) secara jemput bola.

"Di negara-negara yang terkendala keamanan, kami tetap menyelenggarakan (pemungutan suara Pemilu 2019). Kami tetap membuat panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di sana. Misalnya, saja di Libya, " ujarnya.

Di negara tersebut, pemungutan suara pemilu mendatang rencananya tetap akan digelar dan mengambil lokasi di Kantor KBRI. Wajid menuturkan, pemerintah Indonesia pada intinya tetap memonitor semua WNI yang saat ini tinggal di negara-negara berkonflik.

Khusus bagi WNI yang berada di wilayah konflik atau rawan konflik, pemerintah mempersiapkan cara untuk mengamankan suara mereka. Jika khawatir kondisi di luar tempat tinggal tidak aman, maka para WNI dapat memanfaatkan KSK yang difasilitasi pemerintah.

"Ada cara untuk mengambil suara mereka. Seandainya tidak digunakan TPS, kami akan gunakan KSK dengan cara jemput bola (ke tempat tinggal para WNI). Dengan demikian diharapkan WNI tidak menghadpai risiko keamanan," jelas Wajid.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES