Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

Jokowi: Tolong Bedakan Antara Kritik dan Cemooh

Rabu 21 March 2018 21:54 WIB

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Muhammad Hafil

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai menghadiri Rapimnas II Partai Perindo, Rabu (21/3).

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai menghadiri Rapimnas II Partai Perindo, Rabu (21/3).

Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Kritik harus menghasilkan sesuatu yang positif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan siapa saja untuk mengkritik dia dan pemerintahan yang dipimpinya dalam menjalankam program-program. Namun Jokowi meminta masyarakat bisa membedakan mana yang namanya kritik, dan mana yang namanya menghujat.

"Tolong bedakan antara kritik dengan mencemooh, kritik dengan menghujat. Beda. jangan disama-samain. Kritik dengan mencela beda. Coba dilihat, beda," ujarnya Jokowi usai menghadiri rapimnas Partai Perindo, Rabu (21/3) malam.

Menurutnya, dalam menjalakan sebuah sistem termasuk pemerintahan dan manajemen sebuah negara memang memerlukan check and balance. Kritik menjadi sebuah keperluan sebagai cara untuk mengkontrol kinerja pemerintah. Dengan melayangkan kritik ke pemerintah maka jajaran petinggi negara tahu bahwa ada pihak yang memang mengawasi kinerjanya.

"Jadi saya sampaikan kritik itu sangat perlu. Dalam kita berdemokrasi kritik itu perlu. Tapi tentu saja kritik dengan sebuah data-daya yang complete, memberikan solusi kemudian untuk sebuah perbaikan yang lebih baik," ujarnya.

Sayangnya saat ini masyarakat kerap tidak bisa membedakan mana yang merupakan sebuah kritikan dan mana yang justru menjadk cela, fitnah, hingga menghujat. Perbedaan pernyataan ini yang harus bisa dipelajari secara seksama. Namun bahwa kritik itu perlu dalam berdemokrasi memang betul. Tinggal bagaimana menyampaikam kritikan tersebut sehingga menghasilkan sesuatu yang positif.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais, kembali melontarkan kritik kepada pemerintah berkuasa saat ini. Amien mengatakan ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah.

Ia menegaskan, program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan.

"Ini apa-apaan," kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi "Bandung Informal Meeting" di Bandung, Ahad (18/3).

Pernyataan ini pun sempat membuat geram Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan. Dia menanggapi kritik itu dengan mengatakan program sertifikat tanah itu terus berjalan. Tidak benar jika dikatakan program sertifikat tanah itu membohongi, karena memang prosesnya lam dan panjang.

Luhut meminta 'senior-senior' untuk tidak asal bunyi dalam berbicara. "Dia kan 70 tahun, sata 71 tahun juga," kata Luhut.

Ia menegaskan pemerintah tidak antikritik, tetapi meminta agar kritik yang disampaikan kritik yang membangun. Luhut mengaku memiliki rekam jejak sosok yang disebutnya senior dan berusia 70 tahun itu.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES