Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

MPR RI dan UKP-PIP Sepakati Amandemen Terbatas UUD 1945

Rabu 14 March 2018 21:29 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan

Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Megawati Soekarnoputri saat menghadiri Silaturahmi UKP PIP dengan pimpinan MPR di Kompeks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Megawati Soekarnoputri saat menghadiri Silaturahmi UKP PIP dengan pimpinan MPR di Kompeks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Foto: Republika/Prayogi
MPR dan UKP-PIP sepakat adanya amandeman terbatas UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI menggelar pertemuan tertutup dengan Unit Kerja Presidenterkait masukan penyempurnaan naskah draft Garis-Garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasiladi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3). Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa perlu adanya amandemen terbatas untuk menentukan arah haluan negara.

"(Amandemen terbatas) Itu yang disepakati, amandemen terbatas mengenai perlunya kita punya haluan negara. Itu lah yang akan kita konsultasikan. Jadi bukan kembali ke UUD 1945, tapi amandemen terbatas," kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan usai menggelar pertemuan dengan jajaran Badan Pembinaan Ideoogi Pancasila.

Selain itu, Zulkifli mengakui pertemuan yang digelar selama kurang lebih dua jam tersebut berlangsung blak-blakan, terbuka, dan apa adanya. Seperti bagaimana MPR dan DPD mempertanyakan tugas dan fungsi yang selama ini dilakukan. "Kalau dulu (MPR) sebagai lembaga tertinggi, bagaimana sekarang posisinya, apa yang dilakukan dengan jumlah yang banyak, anggaran yang besar dan lain sebagainya," ujarnya.

Kemudian, terkait banyaknya calon kepala daerah yang dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mahalnya biaya politik juga dibahas dakam pertemuan tersebut. Zul mengatakan perlu adanya jalan keluar untuk permasalahan tersebut sehingga tidak ada lagi calon kepala daerah yang tertangkap KPK karena mencari dana untuk kampanye.

"Saat ini belum ada aturan yang sah bagaimana pembiayaan para kepala daerah ini. Biayanya mahal, parpol tak boleh cari uang.Ini mesti kita benahi bagaimana Indonesia dalam tahun-tahun mendatang ada yang perlu dibenahi," jelasnya.

MPR dan Tim UKP PIP juga menyadarihilangnya nilai-nilai luhur kebangsaan di masyarakat. Saling hujat dan ujaran SARA menjadi sesuatu hal yang biasa di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Oleh karena itu Zul mengatakan perlu adanya evaluasi dengan sistem yang ada.

"Kesimpulannya tentu nanti UKP PIP bersama MPR akan diskusikan dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujarnya.

Zul mengatakan, MPR juga diminta untuk melakukan sosialisasi terkait rencana amandemen terbatas. Sedangkan TIm dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyiapkan hal yang lebih mendasar seperti menyiapkan bahan untuk disosialisasikan serta melakukan pelatihan terhadap calon pelatih (Training of Trainers).

"Nanti TOT itulah yang bisa menyebar ke penjuru daerah. Kalau keliling terus nanti menyapkan bahan-bahan akan terbengkalai," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Selain Zulkifli Hasan, beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Ketua Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila,megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno, Machfud MD, Romo Benny Susetyo, Yudi Latif, serta jajaran pimpinan MPR seperti Mahyudin, E E Mangindaan, Hidayat Nur Wahid.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA