Jumat, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Jumat, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Mendagri: Politik Uang itu Racun Demokrasi

Jumat 02 Mar 2018 03:00 WIB

Red: Bayu Hermawan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan paparan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/2).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan paparan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/2).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Mendagri ajak masyarakat melawan politik uang.

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat untuk bersama melawan politik uang. Tjahjo mengatakan, Politik uang harus dihilangkan agar kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2018 amanah.

"Politik uang itu racun demokrasi, karena politik uang tidak akan menghasilkan kepala daerah yang amanah," katanya saat peringatan HUT Pemadam Kebakaran ke -99 di kota Ambon, Kamis (1/3).

T

ahun 2018 merupakan tahun politik Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Wali Kota dan Bupati. Tahapan konsolidasi politik sementara berlangsung, karena itu seluruh elemen masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) harus terlibat bersama dengan aparat Kepolisian dan TNI untuk menjaga pesta demokrasi.

"Seluruh elemen harus bersama menjaga pesta demokrasi memilih kepala daerah yang amanah dan mampu memimpin daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah," katanya.

Mendagri Tjahjo meminta para kandidat atau calon pemimpin daerah untuk mengedepankan adu konsep, dan gagasan untuk membangun daerah. Tentu saja jauh lebih baik daripada saling hujat atau melakukan kampaye hitam. "Adu ide, gagasam tentunya jauh lebih baik ketimbang saling hujat atau melakukan kampaye hitam yang mengatasnamakan SARA," ujarnya.

Praktek politik uang katanya, tentu dapat merusak kehidupan demokrasi. Pendidikan politik terhadap masyarakat pun, tidak tercapai. Takutnya akan terus jadi preseden buruk ke depannya. "Jangan mengedepankan praktek politik uang, karena dibalik itu, ada kepentingan tertentu," ujarnya.

Ia mengakui, politik uang masih rawan terjadi dalam Pilkada, karena itu masyarakat diajak untuk ikut melawan atau memerangi, agar jangan sampai hal itu terjadi.

"Pilkada yang terpenting adalah bagaimaan caranya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, jangan melakukan politik fitnah, kampanye berbau SARA dan ujaran kebencian. Karena, hal itu bisa merusak peradaban, merusak demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan yang bermanfaat," tandasnya.

.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA