Friday, 6 Zulhijjah 1439 / 17 August 2018

Friday, 6 Zulhijjah 1439 / 17 August 2018

Rizal Ramli: Demokrasi Kita, 'Demokrasi Kriminal'

Kamis 15 February 2018 09:32 WIB

Red: Budi Raharjo

Rizal Ramli (dua dari kanan)

Rizal Ramli (dua dari kanan)

Foto: Melisa Riska Putri
Kepala daerah dibui karena selewengkan kekuasaan untuk kepentingan politik.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam salah satu diskusi ekonomi dan politik di DPP PAN, Ekonom sekaligus mantan Menteri Rizal Ramli menyorot bagaimana pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak negatif di tahun politik. Salah satu sorotan Rizal Ramli adalah tahun politik yang membuat banyak kepala daerah berani dengan membabi buta mengkorupsi dana APBD untuk kepentingan Pilkada.

Akibatnya tidak sedikit para kepala daerah yang jelang tahun politik, satu persatu menjadi pesakitan seperti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. "Jadi Demokrasi kita itu Demokrasi Kriminal, satu per satu kepala daerah dibui karena menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan politik," kata Rizal Ramli, Rabu (14/2) malam.

Saat ini sudah berapa puluh kepala daerah yang ditangkap KPK. Dan semakin jelang tahun politik jumlah kepala daerah yang ditangkap ini semakin bertambah banyak. Terbaru KPK melakukan OTT terhadap Bupati Subang dan Bupati Lampung Tengah pada Rabu (14/2).

Demokrasi kriminal yang sekarang berjalan ini menurutnya justru berbahaya ketika kondisi ekonomi jelang tahun politik. Karena APB yang seharusnya bisa dipakai untuk membantu mensejahterakan rakyat di daerah disalahgunakan untuk kepentingan partai atau pencalonan.

Rizal Ramli sempat mengusulkan ubah pola pembiayaan partai. Negara dengan aturan ketat yang membiayai partai, seperti di beberapa negara lain. Sehingga partai tidak boleh bermain untuk mencari pembiayaan di luar ini. Dan partai politik tugasnya hanya mencari kader yang berkualitas, amanah dan punya pengalaman kepemimpinan untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

"Parpol tidak boleh cari duit di luar ini," ungkapnya. Dengan demikian kepala daerah yang bermain dengan dana APBD untuk kepentingan politik bisa diminimalisir. Sehingga tidak ada lagi kepala daerah ditangkap KPK hanya karena ingin maju kembali di pilkada selanjutnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES