Tuesday, 10 Zulhijjah 1439 / 21 August 2018

Tuesday, 10 Zulhijjah 1439 / 21 August 2018

Pemerintah Tunggu Sikap DPR Soal Rencana Revisi UU Ormas

Selasa 06 February 2018 21:34 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Bayu Hermawan

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo.

Foto: REPUBLIKA/Yasin Habibi
Saat ini pemerintah belum mendapat informasi terkait revisi UU tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengatakan, revisi atas UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017 masih menanti sikap DPR. Saat ini pemerintah belum mendapat informasi terkait revisi UU tersebut.

Menurut Soedarmo, DPR merupakan pihak yang meminta revisi terhadap UU Ormas. "Ya nanti kami tunggu saja. Pemerintah hanya menunggu tetapi siap untuk membahas revisi terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU Ormas itu," ujarnya di Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Soedarmo melanjutkan, pemerintah saat ini sudah memperkirakan hal-hal apa saja yang berpotensi direvisi dalam aturan tersebut. Soedarmo mencontohkan tentang aturan lamanya masa pidana.

Jika memang ada pihak yang menginginkan lama hukuman dipersingkat, maka pemerintah siap menyanggupi. Namun, sejauh ini, belum ada komunikasi antara DPR dengan pemerintah.

"Yang penting kami sudah mempersiapkan antara kementerian dan lembaga terkait terkait jawabannya. Termasuk hal apa saja yang bisa direvisi dan tidak bisa direvisi. Pemerintah punya prinsip tentang hal yang boleh direvisi dan hal yang tidak boleh direvisi," tegas Soedarmo.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Foto Udara Mina, Arafah dan Makkah

Selasa , 21 August 2018, 11:11 WIB