Monday, 10 Zulqaidah 1439 / 23 July 2018

Monday, 10 Zulqaidah 1439 / 23 July 2018

KPU Optimistis Putusan MK tak akan Ganggu Tahapan Pemilu

Jumat 12 January 2018 20:50 WIB

Red: Andri Saubani

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) dan Komisioner KPU Ilham Saputra berbincang sebelum mengikuti sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (11/1).

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) dan Komisioner KPU Ilham Saputra berbincang sebelum mengikuti sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (11/1).

Foto: Republika/Prayogi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengupayakan pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk pileg dan pilpres dapat berjalan tepat waktu sesuai jadwal semula pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi faktual partai politik.

"Pokoknya pemilu Indonesia harus berjalan tepat waktu, karena risikonya terlalu besar kalau ini mengganggu tahapan-tahapan pemilu. Soal (penghitungan) dapil, tahapan pencalonan itu tidak bisa mundur lagi," kata Arief Budiman di Jakarta, Jumat (12/1).

Pascaputusan MK yang salah satunya menyatakan verifikasi faktual partai politik harus diberlakukan oleh semua partai, KPU harus mempertimbangkan kembali untuk melakukan perubahan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satu pasti berubah adalah terkait jadwal tahapan yang selama ini telah disusun hingga jadwal pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019.

"Kami (KPU) harus mengubah beberapa peraturan KPU, antara lain tentang verifikasi partai politik, tentang tahapan dua itu pasti akan berubah," jelasnya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi oleh Partai Idaman, terkait pasal tentang proses verifikasi partai politik di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai MK melanggar konstitusi dan tidak adil karena verifikasi faktual di seluruh daerah hanya diberlakukan bagi partai politik baru; dan untuk partai lama, verifikasi hanya diberlakukan di daerah otonom baru.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA