Minggu, 9 Zulqaidah 1439 / 22 Juli 2018

Minggu, 9 Zulqaidah 1439 / 22 Juli 2018

Wasekjen Gerindra Berharap La Nyalla tak Keluar Partai

Jumat 12 Januari 2018 09:05 WIB

Rep: Santi Sopia/ Red: Andi Nur Aminah

La Nyalla Mahmud Mattalitti

La Nyalla Mahmud Mattalitti

Foto: Republika/Wihdan Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Gerindra Arief Poyuono mengklarifikasi bahwa tidak ada permintaan Rp 40 miliar dalam surat tugas Gerindra pada Ketua Kadin Jawa Timur (Jatim) La Nyalla Mattalitti untuk mendapatkan partai koalisi saat bermaksud mengusung La Nyalla di Pilgub Jatim. Dia juga menyayangkan pernyataan La Nyalla terkait akan keluar dari Gerindra.

"Saya secara pribadi yang sudah menganggap Mas La Nyalla itu seperti kakak saya sendiri. Saya mohon agar jangan keluar dari Gerindra dan tetap berjuang bersama di Gerindra karena Pilgub Jatim bukan segalanya untuk bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang maju. Kita punya tujuan yang lebih besar until bangsa dan negara," katanya, Jumat (12/1).

Adapun Arief menjelaskan sebenarnya dari awal Gerindra mengusung La Nyalla sebagai bakal cagub pada Pilgub Jatim. Ini terlihat dari  dizinkannya La Nyalla sebagai kader Gerindra untuk memasang fotonya bersama Prabowo di setiap pelosok Jatim.

Namun sampai surat tugas itu berakhir, La Nyalla tidak berhasil mendapatkan partai koalisi dalam hal ini partai besutan Amien Rais atau PAN. "Padahal setahu saya Pak Amien Rais itu mengusulkan La Nyalla juga namun Ketum PAN menolak mengusung Pak La Nyalla dengan alasan DPW PAN Jatim menolak. Jadi jelaskan dukungan Amien Rais pada La Nyalla enggak dianggap oleh Ketum PAN Dan DPW PAN Jatim," tuturnya.

Mengenai uang Rp 40 miliar yang disebut La Nyalla diminta Gerindra untuk bayar saksi di TPS saat pencoblosan, kata Arief, kalaupun itu benar adalah sangat wajar. karena pertama kemenangan calon kepala daerah dalam Pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS-TPS.

Sedangkan jumlah TPS yang 38 kabupaten/kota yaitu 68.511 TPS pada Pilgub Jatim 2018. Partai butuh tiga saksi untuk satu TPS nya. "Kalau uang makan saksi sebesar 200 ribu per orang saja, maka dibutuhkan Rp 41 miliar," lanjutnya.

Belum lagi, kata dia, saksi-saksi di tingkat PPS, PPK dan KPUD. Untuk dana pelatihan saksi sebelum pencoblosan yaitu sebesar rp 100 ribu per orang dan butuh tiga hari. Artinya masih dibutuhkan dana sebesar Rp 20,5 miliar. Kekurangan dana nantinya yang menanggung adalah kader Gerindra. Seperti pada Pilgub DKI Jakarta, tambah dia, seluruh kader Gerindra di Indonesia urunan untuk membantu Anies - Sandi.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES