Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

13 Parpol Ditolak Daftar Pemilu 2019, Ini Penjelasan KPU

Kamis 19 October 2017 21:38 WIB

Rep: Dian Erika N/ Red: Andri Saubani

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menjelang penyerahan berkas pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10) malam. PBB menjadi parpol ke-22 yang mendaftar ke KPU.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menjelang penyerahan berkas pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10) malam. PBB menjadi parpol ke-22 yang mendaftar ke KPU.

Foto: Republika/Dian Erika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, menjelaskan alasan yang menyebabkan 13 partai politik (parpol) tidak dapat diterima pendaftarannya sebagai calon peserta Pemilu 2019. Menurutnya, persoalan kepengurusan parpol merupakan syarat penting untuk dapat dicantumkan dalam pendaftaran parpol.

"Memang penyebabnya berbeda-beda, tetapi yang paling penting adalah kepengurusan harus ada semua. Jadi semua berkas memang harus lengkap semuanya. Jika tidak, maka tidak bisa melanjutkan ke tahap penelitian administrasi," ujar Evi kepada wartawan di Kantor KPU, Kamis (19/10).

Dia menjelaskan, berdasarkan syarat pendaftaran calon peserta pemilu yang diatur pada pasal 173 ayat 2 UU Pemilu Nomor 7/2017, maka syarat mendaftar ke KPU adalah SK kepengurusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, kepengurusan parpol harus 100 persen di tingkat provinsi, 75 persen tingkat kabupten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan.

Selain itu, ada persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan dalam DPP, menyerahkan rekening khusus dan informasi domilisi kantor tetap. "Itu semua merupakan peryaratan-persyaratan yang diwajibkan dalam undang-undang. Kemudian partai politik itu harus membawa semua dokumen tadi kepada KPU dan melakukan unggah data dalam sistem informasi partai politik (sipol)," tutur Evi.

Sebelumnya, Evi mengatakan, sebanyak 13 parpol dipastikan tidak bisa melanjutkan tahapan pendaftaran Pemilu 2019. Ke-13 parpol tersebut tidak bisa menjalani proses penelitian administrasi.

Evi menjelaskan, KPU telah menerima penyerahan berkas pendaftaran dari 27 parpol. Selanjutnya, sebanyak 14 parpol dinyatakan lengkap berkasnya dan diterima pendaftarannya oleh KPU.

13 parpol yang ditolak KPU: Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA