Kamis, 6 Zulqaidah 1439 / 19 Juli 2018

Kamis, 6 Zulqaidah 1439 / 19 Juli 2018

'JK Harusnya Pinta Presiden Instruksikan tak Recoki KPK'

Ahad 10 September 2017 20:33 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Israr Itah

Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua.

Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua.

Foto: Antara/Fanny Octavianus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menilai permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar KPK memperbaiki permasalahan internalnya juga harus diimbangi dengan instruksi lain. Menurutnya, JK juga harus meminta kepada Presiden Joko Widodo agar instansi lain juga tidak mengganggu KPK

"Jadi saran saya, sambil membiarkan KPK menyelesaikan internalnya sendiri sesuai dengan prosedur operasional standar yang ada, JK juga meminta Presiden menertibkan aparat birokrasi agar tidak merecoki KPK," tegas Abdullah kepada Republika.co.id, Ahad (10/9).

Sebelumnya, Wapres menilai KPK harus bisa membuat perbaikan dan menyelesaikan masalah internal. Kalla mengetahui kabar perselisihan internal KPK yang sedang menyeruak.

Namun, JK mengaku tak memahami persis persoalan internal KPK tersebut. Hanya, ia meminta agar persoalan internal KPK bisa selesai.

JK menilai, penguatan internal dan kekompakan menjadi modal dan kewajiban yang harus dilakukan oleh KPK. Sebab, menurutnya, jika KPK ingin semakin kuat dan besar, tidak boleh ada perselisihan internal. Ia juga mengatakan perbedaan pendapat wajar terjadi, namun ia berharap jangan sampai ada perselisihan yang berkepanjangan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA