Monday, 5 Jumadil Akhir 1442 / 18 January 2021

Monday, 5 Jumadil Akhir 1442 / 18 January 2021

Pernyataan Jaksa Agung Perkuat Dugaan Intervensi dalam Kasus Ahok

Sabtu 08 Apr 2017 12:53 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memasuki ruang persidangan kasus dugaan penistaan agama oleh PN Jakarta Utara di Auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memasuki ruang persidangan kasus dugaan penistaan agama oleh PN Jakarta Utara di Auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).

Foto: Republika/ Wihdan Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung M Prasetyo mendukung saran Polda Metro Jaya, agar sidang tuntutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditunda. Jaksa Agung setuju jika sidang tersebut ditunda hingga penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta selesai, demi keamanan dan ketertiban.

Anggota Komisi III DP RI Arsul Sani menilai, pernyataan Jaksa Agung makin menambah kencangnya kontroversi permintaan penundaan sidang. Karenanya, ia meminta semua pihak di luar sidang tidak terus-terusan mengatakan permintaan penundaan sidang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Biarkan lembaga peradilan menggunakan independensinya untuk memutuskan apakah akan ditunda atau tidak," katanya, Sabtu (8/4).

Menurutnya, semakin banyak pihak lain, terutama pejabat yang berkomentar terkait permintaan sidang tersebut, maka pesan yang ditangkap rakyat adalah adanya intervensi terhadap lembaga pengadilan.

Padahal kata Arsul, kalau pun hendak meminta penundaan, Jaksa Agung yang dalam hal ini membawahi penuntut umum kasus tersebut dapat melakukannya dalam persidangan mendatang. Tanpa harus memberikan banyak pernyataan di luar sidang.

"Padahal buat kejaksaan kalau mau menunda tinggal menyampaikan saja nanti dalam persidangan misal atas dasar alasan bahwa surat tuntutan belum siap dibacakan," katanya.

Hal itu kata Arsul sesuai dengan tata beracara persidangan. Ia menambahkan, bahkan penuntut umum perkara mempunyai hak untuk meminta penundaan sebelum persidangan pekan depan.

"Jaksa punya hak untuk meminta sebelum persidangan yang akan datang untuk meminta kepada majelis hakim penundaan tuntutan, namun sebaiknya tidak polisi yang meminta dan kemudian didukung jaksanya," kata Sekjen PPP Kubu Romahurmuzy tersebut.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA