Wednesday, 23 Syawwal 1440 / 26 June 2019

Wednesday, 23 Syawwal 1440 / 26 June 2019

'KBRI tidak Butuh Broker untuk Pertemukan Jokowi dan Obama'

Sabtu 07 Nov 2015 16:13 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bayu Hermawan

Presiden Jokowi bertemu Presiden AS Barack Obama.

Presiden Jokowi bertemu Presiden AS Barack Obama.

Foto: Asianpacificedu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Budi Bowoleksono membantah isu yang mengatakan jika pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden AS Barack Obama bisa terwujud karena jasa broker public relation (PR).

Ia menegaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) selama ini telah lama memfasilitasi berbagai kunjungan pejabat Indonesia ke AS dan sebaliknya. 

"Anggapan bahwa KBRI tidak mampu menyukseskan kunjungan Presiden RI sangat tidak merefleksikan fakta yang sesungguhnya," katanya melalui pernyataan tertulisnya, Sabtu (7/11).

Kabar yang mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama difasilitasi oleh lobbyist sangat tidak berdasar.

Pertemuan pertama Presiden Jokowi dan Presiden Obama terjadi di Beijing saat APEC 2014 dan sejak saat itu Presiden Obama telah mengundang Presiden Joko Widodo ke AS.

Selain itu, kata dia, Presiden Obama melalui surat resmi tertanggal 16 Maret 2015 disampaikan kepada Presiden Jokowi, mengundang secara resmi untuk berkunjung ke Amerika Serikat.

"Balasan dari Presiden Jokowi tertanggal 19 Juni 2015 menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada 26 Oktober 2015," ujarnya.

Pihaknya juga mengonsultasikan dengan menteri Luar Negeri dan kepala staf Kepresidenan yang kemudian menjadi Menko Polhukam agar kunjungan Presiden RI dapat menghasilkan hal-hal konkret baik yang bersifat strategis maupun komitmen bisnis sesuai kepentingan nasional Indonesia.

Dari situlah kedua kepala negara ini menyepakati waktu kunjungan di Gedung Putih pada 25-27 Oktober 2015. Selain itu, ia menegaskan, sejak November 2014, sesuai instruksi Menlu RI, KBRI Washington DC telah mempersiapkan kunjungan Presiden RI ke AS baik menyusun program maupun memastikan hasil yang konkrit dari kunjungan tersebut.

Dengan demikian, kabar yang menyatakan Pemerintah Indonesia menggunakan jasa lobbyist di AS tidak benar. Meskipun diakuinya, lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di AS, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di AS.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA