Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

PDIP Inginkan Perppu Agar Pilkada Serentak tak Terganggu

Rabu 05 Aug 2015 20:23 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Karta Raharja Ucu

Pilkada Serentak (Ilustrasi)

Pilkada Serentak (Ilustrasi)

Foto: Antara/Rahmad

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- PDIP tetap menginginkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusi polemik Pilkada serentak, yang menyisakan tujuh daerah dengan calon tunggal. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, Perppu dibutuhkan agar masyarakat tidak menjadi korban apabila Pilkada diundur sampai 2017.

Apabila Pilkada diundur, menurut Basarah, maka daerah akan dipimpin kepala daerah yang ditunjuk menteri dalam negeri. Karena kepala daerahnya berstatus pelaksana tugas, akan banyak kebijakan yang tidak bisa diambil, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelayanan publik.

"Daripada masyarakat yang dirugikan, sebaiknya pemerintah menempuh langkah untuk mengisi kekosongan hukum dengan mengeluarkan Perppu," ujarnya di Istana Bogor, Rabu (5/8).

Basarah mengaku sudah menyampaikan usulan itu pada Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara. Namun, Jokowi memilih tak menerbitkan Perppu dan memperpanjang masa pendaftaran calon peserta Pilkada sebagai gantinya.

Ketua Fraksi PDIP di MPR tersebut meminta agar pemerintah menggunakan opsi Perppu jika perpanjangan waktu tujuh hari itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. "Perppu adalah solusi terakhir yang harus ditempuh presiden," ucap dia.

Namun, Basarah menampik usulan Perppu ini lantaran PDIP memajukan empat calon di tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Usulan Perppu ini, ucap dia, murni karena PDIP tak menginginkan rakyat jadi korban apabila Pilkada ditunda.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA