Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

MK Tolak Gugatan PKB Soal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Rabu 27 May 2015 00:06 WIB

Rep: Fauziah Mursyid/ Red: Dwi Murdaningsih

 Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memimpin sidang pembacaan sejumlah putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/1).  (Antara/Widodo S. Jusuf)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memimpin sidang pembacaan sejumlah putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap pasal 5 dan pasal 215 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 atas tentang Pemilu Legislatif yang mengatur sistem Pemilu proporsional terbuka. Perkara tersebut merupakan gugatan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai (DPP) PKB Imam Nahrawi.

“Mengadili, menyatakan permohonan permohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Arief Hidayat dalam amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

MK menilai keberatan pemohon atas gugatan tersebut karena tidak mempunyai alasan yang jelas atau kabur. Dalam pertimbangannya, MK menilai pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana quo.

Selain itu juga, PKB dianggap turut andil dalam pembahasan lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga dianggap memiliki kesempatan luas dalam pembahasan tersebut.

“Sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” kata Anwar Usman.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES