Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Mendagri: Wali Kota Palembang Definitif Belum Ditetapkan

Kamis 07 Mei 2015 20:00 WIB

Red: Bilal Ramadhan

Terdakwa kasus suap sengketa pilkada yang juga mantan Walikota Palembang Romi Herton (kiri) bersama istrinya Masyitoh (kanan) bersiap mengikuti sidang dengan agenda pledoi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/2).

Terdakwa kasus suap sengketa pilkada yang juga mantan Walikota Palembang Romi Herton (kiri) bersama istrinya Masyitoh (kanan) bersiap mengikuti sidang dengan agenda pledoi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/2).

Foto: Republika/Agung Supriyanto

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG-- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pejabat Wali Kota Palembang yang defenitif hingga saat ini belum diputuskan karena sidang kasus Romi Herton masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi setelah ada vonis pengadilan terhadap Romi Herton terbukti bersalah maka pelaksana tugas Wali Kota Palembang Harnojoyo baru ditetapkan sebagai pejabat defenitif," kata Tjahjo ketika ditanya wartawan di Palembang, Kamis (7/5).

Ia menjelaskan, sidang kasus yang menimpa Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton hingga saat ini belum final sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menetapkan wali kota defenitif. "Kemendagri tentu akan menetapkan pejabat wali kota itu sesuai aturan yang berlaku," ujar dia.

Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu keputusan terakhir karena sekarang kasus dugaan suap pemilihan kepala daerah itu masih dalam proses. Sementara mengenai Wakil Wali Kota Harnojoyo setelah menjadi menjabat defenitif, apakah akan dilaksanakan pemilihan wakil wali kota melalui DPR setempat, ia menjelaskan hal itu bisa diusulkan partai politik pengusung.

"Itu aturannya sehingga kami tetap masih berpedoman dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan isterinya terjerat dalam kasus suap pemilihan kepala daerah lalu, maka Wakil Wali Kota Harnojoyo ditunjuk sebagai pelaksana tugas agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di kota ini berjalan seperti biasa. Yang jelas, menurutnya pihak Kementerian Dalam Negeri akan mengikuti aturan yang ada supaya tidak menyalahi prosedur nantinya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA