Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Disebut Anti-Islam, Keppres 50/2014 Jadi Jawaban Jokowi

Jumat 19 Des 2014 03:20 WIB

Rep: c62/ Red: Mansyur Faqih

Joko Widodo

Joko Widodo

Foto: Republika/ Wihdan
<p>REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50/2014 merupakan jawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) atas keraguan umat Islam terhadap pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI), Abdul Muta'ali, melalui siaran persnya yang diterima Republika, Kamis (19/12) malam.

‎Menurut Abdul, keputusan itu sebagai bentuk pemetaan politik di Indonesia. Tujuannya, untuk menunjukkan keberpihakan pemerintahan Jokowo kepada sebagian besar umat Islam. "Jokowi terlalu banyak mendapatkan stigma buruk dari kalangan Muslim Indonesia," katanya.

Stigma itu, kata Abdul, setelah sembilan taipan (konglomerat) menjadi pendukung Jokowi-JK dalam pipres 2014. "Apalagi, ada aktor-aktor etnis minoritas Tionghoa," katanya. 

Namun, Jokowi sudah menegaskan, tidak ada semboyan satu jari atau dua jari, tetapi semboyan tiga jari. Artinya, kata Abdul, Jokowi ingin membangun kebersamaan untuk seluruh rakyat. Tetapi dalam dunia politik, seorang pemimpin negara tetap membutuhkan dukungan mayoritas publik.

"Keppres Nomor 50/2014 itu bertujuan membantah stigma buruk tentang pemerintahan Jokowi-JK yang memusuhi umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Termasuk stigma pemerintahan Jokowi bersikap alergi dan anti-Islam," ungkapnya.   

Setiap pemimpin, kata dia, memiliki keinginan didukung oleh segenap elemen kekuatan politik di masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Walaupun Indonesia bukan negara Islam, namun menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi, pemerintah Jokowi-JK sangat membutuhkan dukungan Muslim.

Abdul menyampaikan, pemerintah Jokowi-JK ingin mendapatkan aliran dukungan secara massif dari mayoritas umat Islam di Indonesia. Hal itu ditempuh dengan cara memberikan bantuan hibah senilai Rp 5 miliar untuk pembangunan masjid di Afghanistan. 

Bahkan, mungkin saja bantuan serupa untuk Palestina segera menyusul. "Pemerintahan Jokowi-JK, ingin menenangkan hati dan pikiran ummat Islam di Indonesia dengan bantuan hibah itu." papar dia.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan akan memberikan hibah sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan. Pertimbangan hibah tersebut untuk memperkuat hubungan persahabatan kedua negara serta membantu proses perdamaian dan rekonsilitasi rakyat setempat.

Rencana pemberian hibah itu tertuang dalam Keppres Nomor 50/2014 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2 Desember 2014.

Keppres itu menyebut, hibah sebesar Rp 5 miliar diberikan melalui Noor Educational and Capacity Development Orgaization (NECDO). 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA