Jumat, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 Januari 2020

Jumat, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 Januari 2020

Peneliti: Produktivitas DPR Buruk

Senin 29 Sep 2014 20:43 WIB

Rep: Ira Sasmita/ Red: Erdy Nasrul

Kerumunan anggota DPR mencoba menghampiri pimpinan sidang saat sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9). ( Republika/ Tahta Aidilla )

Kerumunan anggota DPR mencoba menghampiri pimpinan sidang saat sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9). ( Republika/ Tahta Aidilla )

Foto: Republika/ Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus mengatakan, produktivitas DPR periode 2009-2014 sangat buruk. Tahun 2010, DPR menargetkan pembahasan RUU melalui program legislasi nasional (prolegnas) sebanyak 70 RUU. Dari 70 RUU tersebut, hanya 8 UU yang berhasil disahkan.

Parahnya, dari 8 UU yang disahkan itu, hanya 1 UU yang berasal dari prolegnas, sedangkan 7 lainnya bisa dibilang “UU Siluman”. Satu UU yang berasal dari Prolegnas ini yakni UU Grasi.

"Jumlah ini masih lebih rendah dari catatan DPR periode sebelumnya di tahun pertama yang sukses membukukan 14 UU.  Dengan demikian, DPR 2009-2014 pada tahun pertamanya gagal menuntaskan satu pun RUU yang mereka putuskan di awal tahun melalui prolegnas," kata Lucius.

Selanjutnya, tahun 2011 DPR kembali menetapkan 70 RUU melalui prolegnas. Hasilnya, hanya ada 12 UU baru di penghujung tahun. Dari 12 UU baru tersebut tak satu pun yang berasal dari prolegnas 2011. Semuanya berasal dari pembahasan tahun 2010.

Memasuki tahun 2012, dari 64 RUU yang menjadi target prolegnas hanya 10 yang berhasil menjadi UU. Tahun 2013, prolegnas menetapkan pembahasan 70 RUU, dan hanya 12 yang menjadi UU.

Sementara di tahun 2014, ada 17  UU yang disahkan DPR dari 69 RUU Prolegnas. ke-17 UU tersebut adalah UU Pilkada, UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemda, UU Jaminan Produk Halal, UU Perlindungan Anak, UU Keperawatan. Kemudian UU Tenaga Kesehatan, UU Hukum Disiplin Militer, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perasuransian, UU Pencarian dan Pertolongan, UU Hak Cipta, UU Keinsinyuran, UU Kesehatan Jiwa, UU MD3, UU Panas Bumi dan UU Standarisasi dam Penilaian Kesesuaian.

"Jadi total RUU yang disahkan DPR periode ini ada 59 UU. Jumlah meningkat tajam pada tahun terakhir," ujar Lucius.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA