Saturday, 29 Rabiul Akhir 1443 / 04 December 2021

Saturday, 29 Rabiul Akhir 1443 / 04 December 2021

KPK tak Mau Intervensi DPR dan KPU

Selasa 16 Sep 2014 18:08 WIB

Rep: Adi Wicaksono/ Red: Erdy Nasrul

Gedung KPK

Gedung KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan independensinya dari kancah perpolitikan Indonesia. Lembaga antikorupsi tersebut akan menolak permintaan rekomendasi terkait pelantikan calon anggota legislatif yang tersandung masalah hukum.

Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan KPK tak memiliki wewenang dalam menentukan dilantik atau tidaknya anggota legislatif.

Karena itu, KPK tak ingin melakukan intervensi. "Soal pelantikan itu kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," kata Johan saat dikonfirmasi, Selasa (16/9).

Meski menolak mengintervensi, Johan sempat menyatakan harapannya agar caleg yang berstatus tersangka tindak pidana korupsi agar tidak dilantik.

Menurut dia, pelantikan tersangka korupsi sebagai anggota DPR tidak etis. "Rasanya kok tidak etis kalau dilantik. Apalagi ketika disumpah jabatan statusnya tersangka," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA