Saturday, 15 Muharram 1444 / 13 August 2022

Sikap Mendua Golkar, Strategi Mendapatkan Kursi Pimpinan DPR dan Menteri?

Senin 18 Aug 2014 21:05 WIB

Rep: kiki sakinah/ Red: Taufik Rachman

Bendera Partai Golkar

Bendera Partai Golkar

Foto: Foto Pandega / Republika

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menyikapi posisi partai Golkar ke depan, terdapat dua arus yang berbeda di internal partai sendiri. Satu pihak tetap konsisten menginginkan Golkar dalam koalisi Merah Putih, dan satu pihak menginginkan partai bergabung dalam pemerintahan capres-cawapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Theo L. Sambuaga mengatakan pada Senin (18/8), bahwa Golkar akan konsisten di barisan Koalisi Merah Putih. Meskipun, Mahkamah Konstitusi tidak memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019.

Theo dalam pernyataanya mengatakan, meski di luar pemerintahan bukan berarti bersikap koalisi. Melainkan, Golkar tetap akan membangun kerjasama dengan partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK di parlemen.

Dalam hal ini, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan sikap yang di satu sisi berada di koalisi Merah Putih dan di sisi lain bekerja sama dengan Jokowi-JK secara praktiknya bisa saja dilakukan. Namun menurutnya, secara konsep itu sulit.

Secara praktik, Golkar dalam masa kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono, bersikap koalisi dengan pemerintah namun juga terkadang bertentangan terhadap kebijakannya. Terutama tuturnya, Golkar seringkali bertentangan dengan pemerintahan di DPR. Akan tetapi pada era Jokowi-JK ini tuturnya, sikap berada di dua pihak ini tampaknya sulit dilakukan.

"Jokowi-JK maunya jelas-jelasan, demikian juga dengan Prabowo-Hatta ingin jelas. Mungkin perannya harus netral, tidak memihak salah satunya," tutur Qodari kepada Republika (Senin, 18/8).

Ini bisa saja menjadi strategi Golkar untuk mendapatkan jatah kursi di DPR dan menteri. Golkar dapat memperoleh kursi ketua DPR dalam konteks dukungan dari kubu Prabowo-Hatta. Karena komposisi saat ini, yang paling berpeluang menjadi ketua DPR adalah dari koalisi Merah Putih. Seperti terlihat dalam penggunaan UU MD3, mereka menang. Sementara jatah menteri menurutnya, terletak pada hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

Sementara itu, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda mengatakan sikap mendua Golkar telah menjadi karakter politik golkar. Misalnya sepanjang pemerintahan SBY, Golkar memiliki jatah menteri di kabinet, namun di saat yang sama sering menjadi oposisi.

Karakter itu menurut Hanta, harus dikoreksi karena tidak mendukung sistem presidensial negara ini dan tidak mendukung pemerintahan yang stabil dan efektif. Kedepannya menurutnya, kondisi internal partai Golkar akan mengalami dinamika. Setelah hasil putusan sidang sengketa Pilpres di MK keluar, turbulensi di dalam partai akan semakin kencang.

Sikap Golkar itu juga dinilai sebagai strategi untuk mengamankan jabatan ketua dan komisi di DPR. Sementara posisi menteri, itu bergantung pda keputusan Jokowi-JK. Namun, jika Golkar tetap ingin berada dalam Koalisi Merah Putih dan di sisi lain bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi, Hanta mengatakan hal itu tidak mungkin. "Tidak ada rumusnya sikap politik demikian," tambahnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA