Friday, 19 Syawwal 1443 / 20 May 2022

Golkar: Nurul Arifin Sudah Minta Maaf kepada JK

Ahad 17 Nov 2013 15:45 WIB

Rep: Dyah Ratna Meta Novi/ Red: Nidia Zuraya

 Nurul Arifin

Nurul Arifin

Foto: Republika/ Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Tohari mengatakan, saat ini  Nurul Arifin sudah meminta maaf pada  Jusuf Kalla (JK). Bahkan Nurul juga sudah meminta maaf kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

"Langkah Nurul Arifin untuk meminta maaf menurut saya itu sikap yang baik, mulia, dan humble. Sikap Nurul yang semacam itu  harus dihargai oleh semua pihak," kata Hajriyanto, Ahad, (17/11).

Menurut Hajriyanto,  polemik semacam  itu sebaiknya dihentikan saja. Untuk apa diperpanjang lagi sebab orang  yang bersangkutan sudah minta maaf dengan segala kerendahan hati. "Saya kira, sudahlah, tutup buku saja, dan tidak perlu dibahas lagi. Mari  mulai dengan lembaran baru yang lebih baik," ujarnya.

Kasus antara Nurul dan JK, terang Hajriyanto, hanyalah masalah slip of tongue saja. Tidak ada konflik yang terlalu istimewa, apalagi konflik internal Partai Golkar, ini hanya masalah biasa saja. "Kalau konflik itu sendiri memang asam-garamnya kehidupan politik. Mana ada politik tanpa konflik," kata Hajriyanto.

Justru politik, ujar Hajriyanto, dibuat sebagai mekanisme untuk penyelesaian konflik secara beradab. Malah ada yg bilang hakekat politik itu adalah prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik secara beradab dan tanpa kekerasan.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Nurul Arifin meminta maaf kepada PM) dan DMI. Ia meminta maaf terkait berita yang menyebutkan dirinya menuduh JK memanfaatkan PMI dan DMI untuk menjaring dukungan terkait Pemilihan Presiden 2014.

“Kalau itu dianggap menyinggung,  saya minta maaf karena saya tidak bermaksud sama sekali. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada pak JK, minta maaf kepada PMI dan pengurusnya, saya minta maaf kepada DMI beserta pengurusnya,” kata Nurul.

Nurul mengatakan, ia  tidak pernah menyebut bahwa PMI dan DMI adalah aktivitas politik JK. Menurutnya, PMI dan DMI adalah organisasi independen. Baginya, JK adalah tokoh politik yang mampuh membangun bangsa Indonesia, baik secara nasional maupun internasional.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA