Rabu, 13 Rabiul Awwal 1440 / 21 November 2018

Rabu, 13 Rabiul Awwal 1440 / 21 November 2018

Pilkada Lewat DPRD Tak Bakan Cegah Dinasti Politik

Sabtu 12 Okt 2013 07:40 WIB

Red: Dewi Mardiani

Pilkada (ilustrasi)

Pilkada (ilustrasi)

Foto: IST

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Karim Suryadi mengatakan perubahan mekanisme pilkada dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh legislatif dinilai tidak bisa mencegah atau memutus "dinasti politik" di sebuah wilayah.

"Malah, pilkada dipilih oleh legislatif atau DPRD dengan tujuan untuk memutuskan tradisi politik dinasti, pilkada oleh dewan dinilai akan menyuburkan bentuk-bentuk baru nepotisme," kata Prof Karim Suryadi, ketika dihubungi, kemarin.

Ia menggambar sebuah "dinasti politik ke dalam anatomi tubuh, di mana gen politik dinasti dan berbagai bentuk nepotisme itu orangnya, politisinya, cara pemilihannya adalah DNA. "Sementara itu budaya organisasi partai politik dan budaya politik masyarakat adalah enzimnya. Bila gennya, niat berkuasa dengan berbagai cara tak dikendalikan, organ-organ nepotik tak kan hilang," kata dia.

Dikatakannya, mengubah pilkada langsung menjadi dipilih oleh wakil rakyat jika ditinjau dari sisi partisipasi politik merupakan langkah mundur. "Jadi kalau menurut saya, langkah yang paling elegan untuk mengendalikan dinasti politik adalah dengan memastikan mekanisme pilkada di mana takkan ada incumbent yang menguntungkan calon manapun," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dorong demokratisasi internal partai politik dan membangun kemelekwacaan politik warga serta melarang seseorang mencalonkan diri dari sisi demokrasi sama dosanya dengan memaksa orang untuk mencalonkan diri adalah cara elegan lainnya untuk memutus dinasti politik.

Ia menuturkan, usulan pemerintah yang ingin mengubah pilkada langsung sebagai jalan untuk mengakhiri dinasti politik daerah dengan alasan pilkada langsung hanya mengandalkan popularitas calon dan pemilih terjebak oleh pesona calon populer, sekilas nampak benar.

Oleh karena itu, harus ada kesadaran untuk menggeser pilkada dari paradigma kalah-menang ke arah maksimalisasi manfaat bagi warga dan pembangunan politik demokratis yang dapat mengerem kecenderungan politik dinasti di pusat dan daerah.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Persija Menang 3-0 Atas Persela

Selasa , 20 Nov 2018, 20:53 WIB