Saturday, 9 Rabiul Awwal 1440 / 17 November 2018

Saturday, 9 Rabiul Awwal 1440 / 17 November 2018

Diam-Diam, SBY Bentuk Tim untuk Pemindahan Ibu Kota

Sabtu 07 Sep 2013 22:29 WIB

Rep: Stevy Maradona / Red: Mansyur Faqih

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Wapres Boediono (kanan)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Wapres Boediono (kanan)

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata diam-diam memikirkan kemungkinan Indonesia untuk membangun pusat pemerintahan yang baru di luar Jakarta. Bahkan, ia sudah membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibu kota kita. 

Rencananya, pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta. "Sementara pusat pemerintahan kita pindahkan ke tempat yang lain," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/9). 

Wacana itu pun sempat muncul ke permukaan, namun ia tetap diam. Alasannya, karena takut didebat atau disalahkan. "Sebaliknya kalau saya mengatakan tidak perlu kita memikirkan pusat pemerintahan yang baru, tetap disalahkan juga," lanjutnya.

Ia mengaku memikirkan bagaimana kondisi Jakarta 30 tahun mendatang. Karenanya, SBY pun menyerahkan kepada presiden selanjutnya untuk memikirkan ibu kota baru selain Jakarta.  

"Kalau memang secara ekonomi kita sudah kuat, pertumbuhan, GDP, income per kapita, kemudian kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi masalah Jakarta dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," paparnya.

SBY memberi contoh negara yang sudah memisahkan pusat pemerintahan dengan ekonomi. Seperti Turki, Australia, dan Malaysia. Diakuinya, setiap pilihan akan ada nilai tambah dan kekurangan. Namun, ia memastikan jika ada pusat pemerintahan yang baru, Jakarta akan jauh lebih baik. Pusat pemerintahan yang baru pun dapat berfungsi secara efektif.

"Pelajari misalkan apa yang terjadi dengan adanya Putra Jaya, sedangkan Kuala Lumpur juga masih bisa berfungsi dengan baik. Yang bisa kita petik adalah biayanya tentu tidak sedikit. Biaya ekonomi, dan barangkali juga biaya politik, biaya sosial dan sebagainya," tuturnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES