Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Peneliti: Indonesia Belum Penuhi Kriteria Demokrasi

Senin 12 Aug 2013 22:33 WIB

Red: Dewi Mardiani

Bendera Indonesia

Bendera Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berpendapat, Indonesia masih belum memenuhi kriteria negara demokrasi walaupun akan memasuki usia kemerdekaan ke-68.

"Untuk menjadi negara demokrasi harus meningkatkan tiga aspek, yakni mulai dari sektor pendidikan, ekonomi hingga budaya. Kita belum sukses untuk menjadi negara demokrasi. Belum ada perubahan yang signifikan dan mendasar dari tahun ke tahun kemerdekaan," kata peneliti pusat penelitian politik (P2P), LIPI, Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Senin (12/8) ketika ditanya tentang makna peringatan HUT RI ke-68.

Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi dan budaya, untuk mencapai negara demokrasi, tambahnya. Menurut Ikrar, aspek ekonomi berhubungan dengan pembentukan negara demokrasi. Jika rakyat memiliki ekonomi yang baik, mereka akan memiliki sifat independen. Karena tidak terpengaruh politik uang atau kasus suap dari partai tertentu saat pemilihan umum.

"Rakyat dari negara demokrasi harus independen. Maka dari itu aspek ekonomi penting, untuk melihat perekonomian Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari pendapatan per kapita, tapi juga harus melihat dari jumlah orang miskin di Indonesia. Untuk saat ini, uang masih berbicara di dunia politik," kata Ikrar.

Dia juga mengatakan aspek pendidikan diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan. Arti dari negara demokrasi adalah negara dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, yang berarti masyarakat berpendidikan diperlukan untuk masa depan negara ini.

"Rata-rata lamanya anak Indonesia mendapat pendidikan itu 7,8 tahun, yang artinya sampai kelas 2 SMP. Pendidikan Indonesia kurang ditunjang," kata ikrar. Untuk aspek budaya, menurut Ikrar, kebiasaan berdemokrasi di Indonesia masih rendah karena istilah democratic bargaining atau keadaan dimana dalam berdemokrasi dapat menang atau kalah belum dianut seluruh rakyat Indonesia.

Rakyat juga masih ada yang belum menerima orang dari etnik lain atau agama lain untuk menjadi pemimpin. "Intinya masih ada cap-cap untuk etnik tertentu," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA