Monday, 9 Rabiul Awwal 1442 / 26 October 2020

Monday, 9 Rabiul Awwal 1442 / 26 October 2020

Parpol Diminta Terbuka Soal Keuangan

Ahad 24 Mar 2013 07:19 WIB

Red: Djibril Muhammad

Sejumlah Ketua umum Partai berfoto bersama dengan membawa no urut usai Pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/1).

Sejumlah Ketua umum Partai berfoto bersama dengan membawa no urut usai Pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/1).

Foto: Republika/Yasin Habibi

REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Prof Dr Sofjan Siregar menyarakan partai Politik (parpol) di Indonesia harus lebih transparan menjelaskan kepada rakyat apa saja agenda mereka dan bagaimana mereka mengelola keuangan partai.

"Kita selalu bertanya-tanya bagaimana mungkin ada acara studi banding DPR ke Eropa, yang bertabrakan dengan pelaksanaan paripurna DPR. Parpol yang punya kader DPR harus bisa menjelaskan itu, jadi harus transparan," beber dia.

Ia menegaskan, untuk mencapai kualitas demokrasi lebih baik maka transparansi adalah mutlak, karena aktivitas mereka juga menggunakan uang rakyat .

"Mereka mendapat gaji dan tunjangan lain yang fantastis, jadi wajar rakyat mau tahu apa saja yang diperjuangkan mereka," kata staf pengajar di Islamic University of Europe pada diskusi bertajuk 'Lingkar Inspirasi: Demokrasi Berkualitas', di Pasar Malam Indonesia di Lapangan Malieveld, Den Haag, Belanda, Sabtu (23/3).

Beni, dari Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda juga menilai parpol di Indonesia belum memberikan pendidikan politik yang baik karena mengabaikan pasal 38 UU Parpol yang mengamanatkan transparansi keuangan seperti mengumumkan laporan arus kas masuk dan keluar serta laporan anggaran partai.

"Berdasarkan laporan Ketua Persatuan Akuntan Publik Tri Saksono, ternyata tidak ada parpol yang menjalankan amanat itu. Ini menunjukkan parpol belum menerapkan transparansi keuangan mereka," katanya.

Menanggapi hal itu Enggartiasto Lukita, dari Partai Nasdem, meminta agar semua parpol berinstrospeksi diri karena suka atau tidak suka perjalanan demokrasi di Indonesia selama ini sangat ditentukan keberadaan parpol.

"Dalam perjalanannya mungkin acapkali ada kewajiban yang terlupakan, namun kritikan itu berarti dorongan agar parpol bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat," katanya mantan politikus dari Partai Golkar itu.

Pembicara lain pada acara itu adalah Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq, Yuke Mayaratih dari Partai Gerindra perwakilan Belanda, Burhan Aziz dari Perwakilan PDI Perjuangan Belanda, Enggartiasto Lukita dari Partai NasDem dan Tugas Ahli Ditjen IKP Kementerian Kominfo Ahmed Kurnia.

Acara itu merupakan kerja sama antara KBRI Den Haag, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan Kementerian Kominfo dalam mengisi agenda Pasar Malam Indonesia yang digelar sejak Rabu (20/3) dan akan ditutup Minggu (24/3).

Dubes Indonesia untuk Belanda Retno L.P Marsudi yang hadir pada acara itu mengatakan, penyelenggaraan PMI tidak hanya ajang mempromosikan kemajuan-kemajuan bidang perdagangan, pariwisata dan investasi, tetapi juga menampilkan diskusi yang menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berkembang lebih baik.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA