Monday, 30 Sya'ban 1442 / 12 April 2021

Monday, 30 Sya'ban 1442 / 12 April 2021

Ini Pasal Krusial RUU Kamnas Versi PDIP

Jumat 26 Oct 2012 13:12 WIB

Rep: Aghia Khumaesi / Red: Djibril Muhammad

Anggota Komisi I dari PDIP, TB Hasanuddin

Anggota Komisi I dari PDIP, TB Hasanuddin

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan tetap menolak draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang sudah direvisi pemerintah. Pasalnya, partai berlambang kepala Banteng dengan moncong putih itu menganggap dalam draft yang sudah diubah masih banyak pasal yang berbahaya.

"Setelah saya baca ada beberapa pasal krusial,"ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin, Jumat (26/10). 

Beberapa pasal tersebut di antaranya, Pasal 14 ayat 1 yang mengatur soal darurat militer. Disebutkan 'Status darurat militer diperlakukan bila ada kerusuhan sosial.' Bagi dia, darurat militer dilakukan jika ada pemberontakan bersenjata atau ada serangan militer dari luar.

"Untuk kerusuhan sosial yang sifatnya rendah tidak perlu diberlakukan darurat militer, darurat sipil. Kalau darurat sipil, TNI tidak bisa masuk. Tapi kalau darurat militer sepenuhnya bisa diambil oleh TNI," tambahnya.

Kemudian Pasal 17 ayat 4 yang berisi soal ancaman potensial dan aktual ditentukan dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ini artinya presiden boleh membuat skenario siapa saja yang dianggap menjadi ancaman.

"Misalnya, kalau ada mogok bisa dikeluarkan Perpres kalau ini ancaman dan dengan segala kekuatannya ini bisa dikerahkan pasukan," kata dia.

Selanjutnya, Pasal 22 ayat 1 masih tetap menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional. Sedangkan, Pasal 27 ayat 1 mengatur bagaimana Panglima TNI bisa menetapkan dan melaksanakan kebijakan operasional dan strategi militer berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keamanan nasional.

"Mestinya panglima TNI menyelenggarakan kebijakan operasi dan strategi militer menurut fungsi TNI saja, tidak harus mengikuti kebijakan Dewan Keamanan Nasional," jelas TB Hasanuddin.

Sementara Pasal 27 ayat 2 mengatakan, tugas Polri berdasarkan fungsi kepolisian. Artinya polisi itu sesuai fungsi-fungsinya saja, sehingga ada keleluasaan TNI berdasarkan perintah dari Dewan Keamanan Nasional.

Pasal 30 menyebut presiden dapat mengerahkan unsur TNI untuk menanggulangi ancaman bersenjata dalam keadaan tertib sipil. "Ini juga menjadi wacana yang debatable," terang Hasanuddin.

Hasanuddin menambahkan, Pasal 32 ayat 2 mengatur pelibatan masyarakat dalam mengatasi ancaman lewat komponen cadangan. Pasal 48 ayat 1 C menyebut komando operasional di wilayah provinsi ditangani panglima atau komandan terpadu. Pasal 48 1 ayat d, untuk di tingkat kabupaten, ditangani komandan batalion atau komandan kodim.

Untuk itu, dengan masih adanya pasal-pasal tersebut, PDIP kata TB Hasanuddin jelas akan menolak draf perbaikan Pemerintah dan meminta Pansus untuk mengembalikannya. "Kami tegas menolak RUU Kamnas,"ungkap Politisi PDIP ini. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA