Sabtu, 8 Zulqaidah 1439 / 21 Juli 2018

Sabtu, 8 Zulqaidah 1439 / 21 Juli 2018

Temui Jokowi, KPU Laporkan Soal Pilkada dan Pemilu

Rabu 11 Juli 2018 11:22 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani

KPU

KPU

KPU melaporkan hasil Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019 kepada Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU), bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (11/7) siang. KPU melaporkan hasil Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019 kepada Presiden.

Menurut Komisioner KPU, Ilham Saputra, agenda pertemuan tersebut digelar Rabu siang. "Hari ini KPU bertemu dengan Presiden Jokowi. Agendanya melapor saja, terkait apa yang sudah kita lakukan (pilkada) dan apa yang akan kita lakukan (pemilu)," ujar Ilham ketika dikonfirmasi, Rabu.

Dia melanjutkan, pertemuan itu diikuti oleh seluruh komisioner KPU. "Kami langsung bertemu dengan Presiden," tambahnya.

Pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 jatuh pada Rabu (27/6) lalu. Pilkada diikuti sebanyak 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Sebelumnya,  Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan ada 31 pemohon telah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari seluruh permohonan itu, hanya ada delapan permohonan yang memenuhi ambang batas selisih suara 0,5 persen-2 persen dan berpotensi untuk diproses oleh MK.

"Hingga saat ini, ada 31 permohonan sengketa PHP yang sudah diajukan. Namun jumlah daerahnya tidak sampai 31, sebab ada satu daerah yang sengketanya diajukan lebih dari satu paslon," ujar Arief dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7).

Dari 31 permohonan itu, ada delapan perkara yang berpotensi diproses oleh MK. Sebab, ambang batas delapan perkara itu lebih berada di antara 0,5 persen - 2 persen. Sementara itu puluhan permohonan sengketa PHP lainnya berpotensi belum bisa diproses karena ambang batas yang melebihi ketentuan.

Sebagaimana diatur dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, gugatan PHP akan diterima jika selisih suara antara satu paslon dengan paslon lain berkisar antara 0,5 persen - 2 persen.

Menurut Arief, delapan perkara yang berpotensi terus dilaanjutkan prosesnya yakni sengketa PHP dari Maluku Utara (untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur), Kota Cirebon, Kota Tegal. Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Boolang Mongondow, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Arief menambahkan, pihaknya kini sudah menerima hasil rekapitulasi pemungutan suara pilkada dari 146 kabupaten/kota. Sebanyak delapan kabupaten/kota lain juga sudah menyelesaikan rekapitulasi hasil pemungutan suara, tetapi belum mengirimkan laporannya ke KPU. Rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk 17 provinsi penyelenggara pilkada pun telah selesai dan sudah dilaporkan ke KPU.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA